Hibata.id – Provinsi Gorontalo mengalami deflasi sebesar -1,64 persen per Januari 2025 (month-to-month), berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung Selasa (5/2/2025).
Rapat tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara daring melalui Zoom Meeting.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, bahwa sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.
“Kami usulkan untuk mewaspadai cabai rawit karena meski kecil, inflasinya cukup tinggi. Beras juga harus diantisipasi meskipun produksinya diperkirakan stabil. Selain itu, ayam ras, bawang putih, dan bawang merah perlu diawasi jelang Ramadan,” ujar Amalia dalam rapat tersebut.
Berdasarkan pemantauan BPS Provinsi Gorontalo, deflasi pada Januari 2025 tercatat sebesar -1,64 persen secara month-to-month dan year-to-date, sementara secara year-on-year mengalami deflasi sebesar -1,52 persen.
Kelompok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi bulanan adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan penurunan sebesar -11,08 persen serta memberikan andil -1,68 persen.
Salah satu komoditas dominan yang mendorong deflasi di kelompok tersebut adalah tarif listrik yang turun sebesar 1,69 persen.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif memantau produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Ia juga mengimbau agar daerah segera menetapkan langkah-langkah strategis guna menjaga harga barang yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) selama Ramadan.
“Pemantauan distribusi dan produksi sangat penting agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga yang signifikan, khususnya menjelang bulan puasa,” ujar Tito.
Selain membahas upaya pengendalian inflasi, rapat ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait kerja sama dalam penyelenggaraan perizinan di daerah.
Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan serta mengatasi berbagai hambatan dalam proses perizinan.
Dengan berbagai kebijakan yang telah disiapkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjamin selama Ramadan.
