Hibata.id — Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 bersama Polres Yalimo menggelar rekonstruksi terkait keterlibatan Nikson Matuan yang diduga terlibat dalam kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Iqbal Anwar Arif. Rekonstruksi ini berlangsung di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Selasa (11/2/2025).
Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menjelaskan bahwa rekonstruksi dimulai pukul 07.30 WIT. Kegiatan tersebut menggambarkan kronologi penembakan yang terjadi pada Jumat, 17 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Trans Wamena-Jayapura.
“Rekonstruksi ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran rinci dan akurat terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Brigpol Iqbal. Hal ini juga menjadi langkah krusial dalam menentukan peran masing-masing pelaku,” ujar Brigjen Pol. Faizal.
Sebanyak 19 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Mulai dari aksi pelaku berjalan menuju pondok hingga momen ketika Aske Mabel, pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB), melepaskan tembakan ke arah korban. Posisi pelaku, korban, serta saksi turut diperagakan dengan detail, termasuk barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang berkembang. Ia juga meminta warga untuk proaktif membantu aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Kami mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan segala informasi mencurigakan yang dapat membantu proses penegakan hukum,” kata Kombes Pol. Yusuf.
Rekonstruksi ini diharapkan mampu memberikan titik terang bagi penyelesaian kasus penembakan Brigpol Iqbal Anwar Arif serta membawa pelaku ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dengan adanya rekonstruksi ini, aparat penegak hukum terus berkomitmen menciptakan situasi kondusif di wilayah Papua Pegunungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
