Hibata.id – Pemerintah Kota Kotamobagu mengapresiasi langkah monitoring yang dilakukan Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Sulawesi Utara terhadap Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Kotamobagu, pada Senin (9/2/2026).
Kegiatan monitoring dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling melalui kunjungan kerja ke sejumlah Posbankum di Kelurahan Genggulang, Desa Pontodon Timur, dan Desa Bilalang I.
Dalam kunjungan tersebut, Hendrik meninjau langsung pelaksanaan layanan Posbankum sekaligus berdialog dengan pemerintah setempat dan masyarakat penerima layanan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan program bantuan hukum berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Pos Bantuan Hukum merupakan layanan hukum gratis di tingkat desa dan kelurahan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh layanan informasi hukum, konsultasi, mediasi, hingga pendampingan penyelesaian persoalan hukum ringan, khususnya perkara non-litigasi dan tindak pidana ringan.
Kegiatan monitoring tersebut turut didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu Sahaya Mokoginta. Hadir pula Camat Kotamobagu Utara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu.
Sahaya Mokoginta menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah Sulawesi Utara, atas perhatian dan komitmennya dalam memastikan layanan Pos Bantuan Hukum berjalan optimal hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Program Pos Bantuan Hukum ini merupakan bagian dari reformasi layanan publik di bidang hukum dan sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, dalam mendapatkan akses keadilan,” ujarnya.
Ia berharap monitoring yang dilakukan dapat semakin memperkuat kualitas layanan pendampingan hukum sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan penguatan ini, Pos Bantuan Hukum diharapkan benar-benar menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan yang mudah, cepat, dan merata bagi masyarakat,” kata Sahaya.
Pemerintah Kota Kotamobagu juga mendorong seluruh desa dan kelurahan membentuk serta mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum sebagai langkah penyelesaian persoalan hukum sejak dini di tingkat masyarakat.
“Jika persoalan hukum dapat diselesaikan di tingkat lokal, stabilitas sosial masyarakat akan lebih terjaga dan tidak harus berlanjut ke proses hukum yang lebih panjang,” ujarnya.
