Hibata.id, Bone Bolango – Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango Rakhmatiyah Deu meminta pemerintah daerah mengantisipasi sejak dini dampak efisiensi anggaran terhadap PPPK.
Ia tidak ingin persoalan kepegawaian berkembang menjadi keresahan. Karena itu, Pemkab dan DPRD dinilai perlu segera duduk bersama untuk memetakan kondisi fiskal sekaligus mencari pilihan kebijakan bagi PPPK.
Rakhmatiyah berkaca pada aksi penyampaian aspirasi ASN dan PPPK di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, peristiwa tersebut patut menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah.
“Saya berharap kejadian seperti di Tidore jangan sampai terjadi di Bone Bolango yang sama-sama kita cintai. Pemerintah daerah harus mulai memikirkan strategi sejak sekarang agar persoalan seperti ini bisa dicegah,” kata Rakhmatiyah.
Politisi Partai NasDem itu memahami kekhawatiran pegawai ketika kondisi keuangan daerah mengalami tekanan. Sebab, kepastian pekerjaan berkaitan langsung dengan kehidupan pegawai dan keluarganya.
“Kalau melihat alasan mereka turun menyampaikan aspirasi, saya rasa itu sangat masuk akal. Mereka tentu memikirkan masa depan pekerjaan dan keluarganya,” ujarnya.
Namun, Rakhmatiyah berharap PPPK di Bone Bolango tetap mengedepankan dialog apabila menghadapi persoalan terkait kebijakan pemerintah.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memberikan ruang bagi pegawai, pemerintah dan DPRD untuk mencari jalan keluar tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Aspirasi tetap harus disampaikan dengan cara yang baik sehingga solusi bisa ditemukan bersama,” katanya.
Di sisi lain, ia meminta Pemkab tidak menunggu munculnya persoalan sebelum membangun komunikasi dengan DPRD. Pembahasan perlu dilakukan lebih awal, terutama untuk melihat dampak efisiensi terhadap kebijakan kepegawaian dan pelayanan publik.
“Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama. Jangan menunggu masalah hadir baru mencari solusi. Komunikasi sejak awal jauh lebih penting,” ujar Rakhmatiyah.
Ia mengakui kemampuan fiskal Bone Bolango turut menghadapi efisiensi. Meski demikian, kondisi tersebut menurutnya tidak menutup kemungkinan adanya pilihan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah.
Rakhmatiyah pun optimistis persoalan PPPK dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD dan pegawai.
“Alhamdulillah, kondisi fiskal kita memang mengalami efisiensi. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi terbaik bagi PPPK. Saya yakin selama pemerintah dan DPRD duduk bersama, selalu ada jalan yang bisa diambil tanpa mengorbankan kepentingan para pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
