Hibata.id, Pohuwato – Pembangunan desa tidak cukup hanya diwujudkan melalui program dan janji, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan.
Semangat itulah yang dibawa Fadly Pakaya, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohuwato dari keterwakilan Dusun Kramat dengan nomor urut 5.
Menjelang pemilihan anggota BPD yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026, Fadly menawarkan empat komitmen untuk mendorong pemerintahan desa yang lebih terbuka, pembangunan yang merata, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia ingin menjadikan BPD sebagai wadah yang benar-benar mendengar dan memperjuangkan aspirasi warga, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan desa.
Menurut Fadly, masyarakat harus mendapat ruang untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan. Sebab, warga bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga memiliki hak untuk menyampaikan kebutuhan dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Komitmen pertama yang ditawarkannya adalah menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Setiap keluhan, usulan, dan kebutuhan warga diharapkan mendapat perhatian serta diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia.
Kedua, memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan menempatkan kebutuhan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketiga, mendorong pembangunan desa yang merata agar seluruh wilayah dan lapisan masyarakat memperoleh perhatian secara adil.
Ia menilai pembangunan harus menjangkau seluruh warga, bukan hanya terpusat pada wilayah atau kelompok tertentu.
Keempat, mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Melalui fungsi pengawasan BPD, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan berjalan terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diketahui masyarakat.
Fadly berharap keempat komitmen tersebut dapat menjadi landasan dalam menjalankan tugas apabila mendapat kepercayaan masyarakat sebagai anggota BPD Desa Pohuwato.
Pemilihan anggota BPD pada 18 November 2026 mendatang akan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan keterwakilan mereka dalam lembaga permusyawaratan desa, termasuk memilih calon yang dinilai mampu menyuarakan aspirasi dan mengawal kepentingan bersama.
