Hibata.id, Jakarta – Di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen akibat polemik dokumen pendidikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
Niat itu disampikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar 2,5 jam.
Salah satu pembahasan di dalamnya menyangkut dinamika politik setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Prasetyo sekaligus membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut.
Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan itu, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujarnya.
Pernyataan Mensesneg tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat di DPR.
Sebanyak 50 anggota parlemen dari enam fraksi disebut telah mendukung usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Dinamika tersebut berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah.
Sementara itu, MK dalam putusan sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, MK menegaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden.
Usulan penggunaan HMP di DPR menjadi salah satu perkembangan politik yang menyertai polemik tersebut.
Hak ini diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), termasuk untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran yang dapat menjadi dasar penggunaan hak tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatannya.
Puan menegaskan bahwa hingga Selasa, Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, pernyataan Prasetyo Hadi mengenai niat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik nasional.
Namun, niat tersebut belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.
