Hibata.id, Jakarta – Belakangan, nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ikut menjadi perbincangan setelah muncul spekulasi di media sosial yang mengaitkannya dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji meminta publik tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Sarmuji menilai tudingan yang beredar tanpa bukti dan konfirmasi tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
Menurut dia, masyarakat sebaiknya mengutamakan informasi yang dapat dipastikan kebenarannya daripada mengikuti spekulasi di media sosial.
“Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa Bahlil sebelumnya juga pernah menjadi sasaran isu yang menyeret nama ketua umum partai besar dalam dugaan kasus kekerasan terhadap pasangan.
Saat itu, spekulasi di ruang publik bahkan diperkuat oleh pernyataan seseorang yang mengaku memiliki informasi akurat.
Sarmuji mengatakan tudingan tersebut sempat mengarah kepada sejumlah ketua umum partai politik besar, termasuk Bahlil, karena berkembangnya asumsi mengenai siapa sosok yang dimaksud dalam isu tersebut.
“Padahal partai besar itu kan, kalau kita boleh ngomong ada tiga saja. PDI, pemenang pemilu, Partai Golkar nomor dua, Partai Gerindra nomor tiga. Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu, harusnya tiga dari… satu dari tiga itu, ya,” ujar Sarmuji.
Ia menuturkan spekulasi tersebut sempat membuat Bahlil berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Namun, menurut Sarmuji, perkembangan informasi berikutnya menunjukkan bahwa dugaan yang semula diarahkan kepada ketua umum Partai Golkar tersebut tidak terbukti.
“Kan enggak mungkin Bu Mega menganiaya pacarnya, kan. Pak Prabowo apalagi, enggak mungkin. Yang kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar,” katanya.
Sarmuji kemudian mengingatkan publik agar tidak kembali terjebak dalam pola penyebaran informasi yang hanya bertumpu pada dugaan dan asumsi.
“Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, ‘Partai besar’. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa isu yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo sebaiknya tidak dipercaya sebelum ada bukti dan konfirmasi yang jelas.
“Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi,” kata Sarmuji.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan tersebut.
“Aku belum dengar,” ujar Prasetyo saat ditemui di DPR, Jumat (6/11/2026) dilansir kumparan.
Sebelumnya, kasus dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan.
Seiring perkembangan perkara tersebut, muncul berbagai spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Namun, hingga keterangan yang disampaikan dalam berita ini, belum terdapat konfirmasi resmi yang membuktikan keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam dugaan penyadapan tersebut.
