Hibata.id, Jakarta– Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Hingga Rabu malam (2/9/2026), pembahasan masih berlangsung. Dewan Pers juga akan meminta pandangan seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu siang, baru sebatas mendengarkan pandangan organisasi tersebut mengenai HPN 2027.
Menurut Abdul, PWI memandang memiliki keterkaitan historis dengan HPN karena 9 Februari yang ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional bertepatan dengan hari lahir PWI.
Namun, ia menilai HPN merupakan peringatan bagi seluruh komunitas pers sehingga pelaksanaannya idealnya melibatkan berbagai unsur.
“Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers,” kata Abdul.
Karena itu, menurut dia, penyelenggaraan HPN sebaiknya dilakukan bersama dan tidak didominasi satu organisasi wartawan.
Abdul juga menyinggung kemungkinan revisi Keputusan Presiden (Keppres) tentang HPN apabila tidak ditemukan titik temu mengenai pola penyelenggaraannya.
“Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara HPN,” ujarnya.
Meski demikian, wacana tersebut belum menjadi keputusan Dewan Pers.
Setelah mendengarkan PWI, Dewan Pers akan membahas HPN 2027 bersama konstituen lainnya. Hasil pembahasan kemudian akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap resmi.
“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP,” kata Abdul.
Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga memastikan belum ada keputusan mengenai HPN 2027.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” ujar Totok.
Anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti juga menyebut pertemuan dengan PWI masih merupakan bagian dari proses pembahasan.
“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” katanya.
SMSI Usulkan Jakarta
Di tengah belum adanya keputusan tersebut, Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menggelar rapat pleno di Jakarta, Rabu malam.
SMSI mengusulkan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar meminta seluruh jajaran organisasi menunggu keputusan resmi Dewan Pers dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI, saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah se-Tanah Air untuk menghindari penyebaran hoaks dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengatakan belum ada rapat bersama seluruh konstituen untuk menentukan lokasi dan pelaksana HPN 2027.
“Belum ada rapat lagi, Bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Wahyu.
Ketika ditanya mengenai usulan SMSI agar HPN 2027 digelar di Jakarta, Wahyu menyatakan dukungannya.
“AMSI siap dukung SMSI,” katanya.
Dengan demikian, usulan Jakarta masih sebatas aspirasi yang disampaikan SMSI dan belum menjadi keputusan resmi.
Dewan Pers selanjutnya akan mendengarkan pandangan seluruh konstituen sebelum menetapkan lokasi serta penanggung jawab HPN 2027 melalui rapat pleno. (*)
