Hibata.id, Gorontalo – Sebanyak 40,6 ton batu hitam dan batu hijau hasil sitaan Ditpolairud Polda Gorontalo dijual dengan cara dilelang dengan harga limit Rp60,9 juta.
Namun, di balik pelelangan tersebut, muncul pertanyaan, siapa yang memberi dasar dan bagaimana prosedurnya?
Pertanyaan itu menguat setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo mengaku belum menerima informasi dari penyidik kepolisian.
Sementara Pengadilan Negeri Gorontalo belum menemukan catatan izin pelelangan dalam register mereka.
Padahal, material tersebut berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen pengiriman yang masih dalam proses hukum.
Fakta itu diperoleh tim Hibata.id setelah mengonfirmasi Kejati dan Pengadilan Negeri Gorontalo, Jumat (13/11/2026).
Kasi Penkum Kejati Gorontalo Billy Arthur C.D.S. mengatakan perkara tersebut telah memasuki tahap prapenuntutan.
“Untuk sementara tahap prapenuntutan,” ujar Billy.
Namun, terkait pelelangan barang sitaan, ia mengaku jaksa belum mendapat informasi dari penyidik kepolisian.
“Belum ada info dari penyidik (polisi) terkait barang bukti (yang dilelang),” katanya.
Media Hibata.id kemudian meminta konfirmasi kepada Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai kemungkinan adanya dokumen persetujuan atau izin pelelangan.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Gorontalo Bayu Lesmana mengatakan pihaknya belum menemukan dokumen tersebut dalam register pengadilan.
“Untuk izin kami belum menemukan dalam register perihal izin yang dimaksud,” kata Bayu.
Dua keterangan itu menyisakan pertanyaan mengenai koordinasi dan prosedur pelelangan barang sitaan. Meski belum membuktikan adanya pelanggaran hukum, kepolisian perlu menjelaskan dasar kewenangan dan tahapan yang ditempuh.
Tim Hibata.id juga telah menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo untuk meminta penjelasan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi.
Lelang 40 Ton Batu, Harga Limit Rp60,9 Juta
Sorotan ini bermula dari Pengumuman Pelelangan Barang Sitaan Nomor B/03/XI/2026/Ditpolairud tertanggal 4 November 2026 yang diterbitkan Ditpolairud Polda Gorontalo.
Dalam pengumuman tersebut, material yang dilelang terdiri atas 16.813,5 kilogram batu hitam dan 23.854,36 kilogram batu hijau.
Setelah dikurangi penyisihan barang bukti sebanyak 50 kilogram, total material yang dilelang mencapai sekitar 40,6 ton.
Pelelangan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dengan harga limit Rp60.927.000. Peserta lelang diwajibkan menyiapkan uang jaminan Rp10 juta.
Jika dihitung berdasarkan beratnya, harga limit tersebut setara sekitar Rp1.500 per kilogram.
Material itu berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen pengiriman yang menetapkan Midun Febriyanto Rahmola sebagai tersangka. Karena itu, status hukum barang sitaan dan dasar pelelangannya menjadi hal penting untuk dijelaskan.
Tanggapan Praktisi Hukum
Praktisi hukum Ronald Van Mansur Nur turut mempertanyakan dasar pelelangan tersebut. Menurut dia, penyitaan tidak otomatis mengubah status kepemilikan barang menjadi milik negara.
“Jangan sampai tindakan administratif berjalan lebih cepat daripada kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasannya,” kata Ronald kepada Hibata.id, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa penyitaan dan perampasan merupakan dua tindakan hukum berbeda. Barang yang disita untuk kepentingan penyidikan tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai barang rampasan negara.
“Penyitaan tidak otomatis menghapus hak kepemilikan seseorang. Negara mempunyai kewenangan menyita berdasarkan hukum, tetapi kewenangan menyita tidak boleh disamakan begitu saja dengan kewenangan merampas,” ujarnya.
Ronald juga mempertanyakan dasar pelelangan sebelum perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Pertanyaan hukumnya sederhana, apakah perkara pidananya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap? Kalau belum, apa dasar dan urgensi melelang barang bukti tersebut?” katanya.
Ia merujuk Pasal 131 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kemungkinan pelelangan benda sitaan sebelum perkara memperoleh putusan tetap.
Namun, menurut dia, ketentuan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Pelelangan harus memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.
“Kewenangan melelang sebelum inkrah memang ada. Tetapi kewenangan itu bukan cek kosong. Harus dapat dijelaskan mengapa material bebatuan tersebut tidak mungkin disimpan sampai perkara selesai,” tegasnya.
Selain prosedur, Ronald meminta penjelasan mengenai kondisi material, persetujuan pihak terkait, serta dokumen yang menjadi dasar pelelangan.
Ia juga menyoroti harga limit Rp60,9 juta untuk sekitar 40,6 ton batu. Menurut dia, publik perlu mengetahui metode penilaian, pihak yang melakukan penaksiran, dan hasil pemeriksaan kandungan mineral material tersebut.
Kini, persoalannya bukan sekadar 40 ton batu yang dilelang seharga Rp60,9 juta. Publik juga menunggu penjelasan mengenai bagaimana barang sitaan itu bisa dilelang, siapa yang menyetujui, dan apakah seluruh persyaratan hukumnya telah dipenuhi.
Hibata.id masih menunggu penjelasan Ditpolairud Polda Gorontalo dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
