Hibata.id, Boalemo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas DPRD Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2020-2022.
Perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,1 miliar.
Kedua tersangka masing-masing berinisial ID (57), yang disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan BH (64), mantan Sekretaris DPRD Boalemo.
Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, mengatakan penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas.
Penyimpangan tersebut diduga dilakukan dengan menggunakan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Modus yang terungkap dalam penyidikan antara lain penggunaan bukti tagihan penginapan fiktif, penggelembungan nilai tagihan atau mark-up.
Selain itu ada dugaan laporan biaya penginapan yang tidak sesuai dengan lama menginap dan jumlah kamar yang sebenarnya digunakan.
Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan pembayaran perjalanan dinas.
Praktik itu diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Dokumen pertanggungjawaban tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran perjalanan dinas sehingga diduga menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Dwi Hadi Purnomo.
Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.117.694.000.
Kerugian itu terdiri atas Rp1.463.806.000 untuk tahun anggaran 2020-2021 dan Rp653.843.000 untuk tahun anggaran 2022.
Dalam proses penyidikan, Kejari Boalemo juga telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan sebesar Rp1.519.809.000.
Uang tersebut menjadi bagian dari penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejari Boalemo menyatakan penyidikan masih terus berkembang.
Penyidik membuka kemungkinan menetapkan tersangka lain apabila menemukan alat bukti yang cukup.
Termasuk terhadap pihak yang diduga turut berperan atau memperoleh keuntungan dari penyimpangan anggaran perjalanan dinas tersebut.
Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung menahan ID dan BH selama 20 hari terhitung sejak 16 November 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Tersangka BH menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Boalemo. Sementara itu, tersangka ID ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.
Kejari Boalemo menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.












