Kabar

DPRD Bone Bolango Minta Skema Pilkades Serentak Dikaji Matang

×

DPRD Bone Bolango Minta Skema Pilkades Serentak Dikaji Matang

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie/Hibata.id
Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango – Skema Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak bergelombang di Kabupaten Bone Bolango menjadi sorotan DPRD.

Penataan jadwal pemilihan dinilai tidak boleh sekadar mengejar tahapan demokrasi desa, tetapi juga harus mencegah persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berulang.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie, dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Jumat (20/11/2026), di ruang rapat DPRD Bone Bolango.

Faisal meminta pemerintah daerah mengkaji secara serius mekanisme Pilkades serentak bergelombang dengan mempertimbangkan kondisi masa jabatan kepala desa yang sedang berjalan.

Baca Juga:  Duh, Pemprov Gorontalo Bilang THR Guru ASN 2026 Cair Akhir Tahun

Menurutnya, penataan jadwal pemilihan harus memiliki perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa secara berulang.

Ia bahkan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades dalam dua gelombang sebagai salah satu alternatif. Namun, skema tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Faisal mengingatkan bahwa pembenahan skema Pilkades harus berjalan seiring dengan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan.

Ia memperkirakan Perda tersebut dapat ditetapkan sekitar Februari setelah melalui kajian dan penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Kejari Pohuwato Diminta Buka Perkembangan Dugaan Korupsi di DLH

Faisal menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menuntaskan Perda. Seluruh petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan juga harus selaras dengan undang-undang desa, peraturan pemerintah, serta regulasi lain yang lebih tinggi.

“Jangan sampai ketika Perda sudah ditetapkan, kemudian muncul petunjuk teknis atau aturan baru yang justru bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Ini harus kita antisipasi sejak awal,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menetapkan kebijakan teknis sebelum seluruh landasan hukum penyelenggaraan Pilkades benar-benar jelas.

Baca Juga:  Penyebab Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Keluarga Ungkap Kondisi Terakhir

Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga perlu dilakukan agar skema pemilihan yang disusun tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Yang paling penting, kita fokus menyelesaikan persoalan Pilkades ini. Semua harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.

Faisal berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penentuan jadwal pemilihan, tetapi juga memastikan skema Pilkades serentak bergelombang mampu memberikan kepastian hukum dan kejelasan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Bone Bolango.