Hibata.id, Jember – Dentuman sound horeg yang meramaikan berbagai kegiatan masyarakat di Jember, Jawa Timur, kini menghadapi tuntutan pengaturan lebih ketat.
Pemerintah Kabupaten Jember memilih mencari jalan tengah di tengah protes kalangan pesantren dan penolakan para pengusaha sound system terhadap wacana pelarangan aktivitas tersebut.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemerintah daerah tidak bermaksud melarang kegiatan sound horeg.
Namun, penyelenggara harus mematuhi batasan waktu, lokasi, dan ketentuan teknis agar aktivitas tersebut tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Fawait setelah para pengusaha sound system menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember pada Senin (16/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pelarangan, tetapi tetap membuka ruang untuk pengaturan.
“Kemarin para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” kata Fawait, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah sebelumnya menerima keberatan dari kalangan pesantren dan sejumlah tokoh agama, baik melalui penyampaian langsung maupun surat resmi.
Keberatan tersebut muncul karena pelaksanaan kegiatan sound horeg di lapangan dinilai telah melampaui batas yang ditetapkan dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur.
Sejumlah kegiatan bahkan berlangsung hingga dini hari dan berlanjut sampai pukul 07.00 WIB.
Persoalan sound horeg di Jawa Timur sebelumnya juga memicu perdebatan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram dan Gubernur Jawa Timur menerbitkan surat edaran terkait pengaturan aktivitas tersebut pada Agustus 2025.
Fawait mengatakan Pemkab Jember akan memperkuat pengaturan melalui surat edaran bupati. Ketentuan itu nantinya mencakup lokasi penyelenggaraan, batas waktu kegiatan, serta aspek teknis lainnya.
Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat terkait untuk memastikan aturan berjalan di lapangan.
Hal ini diperlukan karena kewenangan penerbitan izin keramaian tidak berada pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
Ia berharap pengaturan tersebut dapat menjadi solusi bagi semua pihak, baik pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, tokoh agama, maupun masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas sound horeg.
“Dengan demikian, ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya, kegiatan itu benar-benar tidak merugikan siapa pun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” ujar Fawait.












