Hibata.id, Boalemo – Bupati Boalemo Rum Pagau meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menuntaskan program dan laporan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2026.
Penyelesaian tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan sekaligus mendukung evaluasi pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Rum Pagau menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan DBH Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Boalemo di Aula Bappeda Boalemo, Rabu (2/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, Kepala Bappeda Boalemo Srijun Tasman Dangkua, serta pimpinan OPD terkait.
Rum mengatakan Kabupaten Boalemo telah menerima DBH sawit selama tiga tahun berturut-turut. Pemerintah daerah mengarahkan dana tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah Kabupaten Boalemo sudah tiga tahun berturut-turut menerima Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, tetapi semuanya untuk infrastruktur,” kata Rum.
Menurut dia, program yang bersumber dari DBH sawit tahun 2024 dan 2025 telah dilaksanakan.
Sementara pelaksanaan anggaran tahun 2026 masih perlu segera diselesaikan, khususnya program yang berada di Dinas Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Rum meminta kedua OPD tersebut mempercepat penyelesaian program agar laporan penggunaan DBH sawit dapat disampaikan sesuai ketentuan.
“Saya berharap rapat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dana bagi hasil sawit ini betul-betul digunakan sesuai peruntukannya. Yang sudah dialokasikan ke Dinas PUPR dan Dinas Pertanian segera dituntaskan,” ujarnya.
Ia menilai ketepatan pelaksanaan program dan penyampaian laporan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah pusat terhadap daerah.
“Kedua dinas ini segera menyelesaikan, supaya bagi hasil yang kita terima ini laporan pertanggungjawabannya dapat disampaikan dengan baik oleh Bappeda maupun kementerian. Karena laporan ini sangat menentukan dana yang kita terima dari pusat,” katanya.
Rum juga menyebut Kabupaten Boalemo memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp35 miliar pada 2026. Pemerintah daerah masih mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan prioritas.
“Tahun ini kita baru ketambahan kurang lebih Rp35 miliar. Insya Allah beberapa bulan ke depan masih ada. Ini pun kita akan peruntukkan untuk hal-hal yang memang sangat mendesak,” kata Rum.
Menurut dia, masih terdapat hak keuangan daerah yang belum sepenuhnya terealisasi dari pemerintah pusat. Rum menyebut di antaranya anggaran berkaitan dengan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14, DBH yang belum dibayarkan, serta dana fiskal.
Pemerintah Kabupaten Boalemo, kata dia, telah berkomunikasi dan menyampaikan surat kepada pemerintah pusat terkait anggaran tersebut.
“Insya Allah akan diberikan oleh pemerintah pusat, karena memang itu adalah hak daerah yang belum direalisasikan sepenuhnya. Oleh karena itu, kita menunggu. Saya sudah berkoordinasi dan sudah menyurati, alhamdulillah suratnya sudah diterima, kita tinggal menunggu,” ujarnya.
APBD Perubahan dan APBD 2027 Diminta Dipercepat
Selain mengevaluasi DBH sawit, Rum meminta seluruh OPD mempercepat penyelesaian APBD Perubahan. Pemerintah daerah juga akan segera membahas APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2027 untuk mengakomodasi program prioritas.
“Kita segera menyelesaikan APBD Perubahan. Demikian juga APBD 2027 segera kita bahas dan kita akan memasukkannya. Saya juga masih melobi untuk DAK,” katanya.
Rum menilai kecepatan realisasi program serta kualitas laporan pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah.
“Dengan laporan yang baik, itu bisa menguntungkan daerah. Kita cepat melaksanakannya, cepat merealisasikannya. Insya Allah daerah akan mendapat perhatian dan reward dari pemerintah pusat bagi daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan baik,” kata Rum.
