Hibata.id, Bone Bolango – Penyusunan anggaran daerah tidak boleh berhenti pada rutinitas belanja organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap rupiah dalam APBD harus mampu menjawab persoalan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, pendidikan, pariwisata hingga penanganan darurat sampah.
Pesan itu menjadi salah satu penekanan DPRD Kabupaten Bone Bolango saat menyerahkan 10 rekomendasi strategis untuk penyusunan anggaran tahun 2027.
Rekomendasi tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Bone Bolango, Kamis (5/11/2026).
Hal itu sebagai bahan penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Melalui rekomendasi itu, DPRD meminta pemerintah daerah menjadikan kebutuhan riil masyarakat sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian parlemen meliputi penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan pariwisata, penanganan persoalan sampah, serta perlindungan lahan pertanian produktif.
Banggar DPRD menegaskan, penyusunan APBD 2027 harus mengedepankan efektivitas dan ketepatan sasaran.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan belanja rutin OPD, tetapi juga harus memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap alokasi belanja harus memiliki korelasi nyata dengan kebutuhan masyarakat serta memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah,” demikian penegasan Banggar dalam laporan akhirnya.
Selain menyoroti prioritas belanja, DPRD juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang dihimpun melalui kegiatan reses.
Menurut Banggar, aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga kesinambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, hingga KUA-PPAS.
Keselarasan dokumen perencanaan tersebut dinilai penting agar program yang masuk dalam APBD tidak sekadar memenuhi daftar kegiatan OPD, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan pembangunan di Bone Bolango.
DPRD berharap 10 rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebelum merampungkan rancangan APBD 2027, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prinsip kehati-hatian fiskal.












