Hibata.id, Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, mempercepat dukungan terhadap Program Listrik Perdesaan (Lisdes).
Hal itu dikuatkan dengan menyiapkan lahan, pemutakhiran data lokasi, dokumen administrasi, hingga draf Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama PT PLN (Persero).
Bupati Buton Tengah Azhari menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Perizinan se-Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung pada 1–2 Oktober 2026 itu melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Forum tersebut membahas sinkronisasi usulan lokasi Program Lisdes sekaligus pemutakhiran data yang menjadi dasar verifikasi pembangunan jaringan listrik di daerah.
Data usulan yang digunakan sebelumnya masih mengacu pada kondisi sekitar lima tahun terakhir.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikannya dengan kondisi terbaru, termasuk data Rasio Desa Berlistrik (RDB) dan Rasio Elektrifikasi (RE).
Bupati Buton Tengah Azhari mengatakan kesiapan data dan lahan menjadi bagian penting dalam mempercepat proses pelaksanaan Program Lisdes.
“Prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah menyiapkan lahan dan seluruh dukungan yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik. Kami siap memfasilitasi kebutuhan administrasi serta memperkuat koordinasi bersama PT PLN (Persero),” kata Azhari.
Selain menyiapkan lokasi dan lahan, Pemkab Buton Tengah bersama PLN juga telah memfinalisasi draf NPHD.
Pemerintah daerah berharap dokumen tersebut dapat segera ditindaklanjuti hingga tahap penandatanganan sehingga pembangunan jaringan listrik dapat berjalan sesuai tahapan.
Azhari juga menyebut Kecamatan Talaga Raya sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam percepatan elektrifikasi.
Pemkab Buton Tengah telah menetapkan titik lokasi serta menyiapkan draf NPHD untuk wilayah tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan.
“Harapan kami jelas, tidak boleh ada lagi desa atau kecamatan di Buton Tengah yang gelap atau tidak teraliri listrik. Untuk setiap kendala teknis di lapangan, kami terus berkoordinasi secara aktif hingga tingkat desa agar program Lisdes ini berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, PLN Pusat menyambut langkah pemerintah daerah yang aktif menyiapkan usulan Program Lisdes.
Sesuai penugasan Kementerian ESDM, PLN akan menindaklanjuti usulan lokasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
PLN juga akan menurunkan tim PLN Engineering untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan memastikan akurasi data lokasi.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih usulan sekaligus memastikan kesiapan teknis pembangunan jaringan listrik.
Pemerintah daerah diminta melengkapi usulan dengan titik koordinat lokasi yang presisi, kepastian status lahan, serta dokumen perizinan melalui portal resmi yang disediakan.
Koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan PLN menjadi bagian dari proses percepatan pemerataan akses listrik di Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Buton Tengah.
