Hibata.id, Buton Tengah – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah akhirnya menyepakati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Namun, di balik persetujuan itu, muncul sejumlah catatan yang cukup menyita perhatian.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Mazaluddin, dan dihadiri Wakil Bupati Adam Basan bersama jajaran OPD.
Semua fraksi menyatakan setuju, tapi tidak tanpa kritik.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai tidak selaras. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi tercatat 3,35 persen. Namun di sisi lain, angka kemiskinan justru meningkat.
“Ini jadi perhatian. Pertumbuhan ada, tapi belum terasa dalam penurunan kemiskinan,” kata Safrina saat menyampaikan pandangan fraksi, Selasa (28/4).
Sorotan juga datang dari Fraksi Gerindra. Mereka meminta pemerintah lebih serius mengawasi proyek-proyek daerah, terutama yang melewati batas waktu pengerjaan.
“Contohnya pembangunan RSUD yang belum selesai sesuai jadwal,” ujar perwakilan fraksi.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Adam Basan menyatakan pemerintah menerima semua masukan sebagai bahan perbaikan.
Ia menegaskan, capaian kinerja selama 2025 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Meski begitu, ia tidak menampik masih ada kekurangan.
“Ke depan, kami akan memperkuat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi agar program berjalan lebih optimal,” katanya.
Adam juga memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
