HIbata.id – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) terus memperkuat akurasi data sosial melalui optimalisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini melibatkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di 50 kelurahan, kepala seksi kesejahteraan rakyat (Kasie Kesra) kecamatan, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kota Gorontalo.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran, berbasis data valid, dan mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat.
DTSEN kini menjadi rujukan utama dalam penyusunan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, mengatakan pemutakhiran data merupakan fondasi utama keberhasilan program sosial pemerintah.
“Optimalisasi pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Eladona.
Menurut dia, kualitas data sangat ditentukan oleh kerja kolaboratif para petugas di lapangan, terutama operator SIKS-NG dan pendamping PKH yang bertugas melakukan verifikasi serta validasi data penerima manfaat.
“Peran operator SIKS-NG bersama pendamping PKH sangat menentukan dalam proses verifikasi dan validasi data, sehingga data yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh program pengentasan kemiskinan harus berbasis DTSEN agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Di tingkat daerah, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan transparan guna mencegah kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan penguatan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai pentingnya integritas data dalam sistem kesejahteraan sosial. Operator SIKS-NG dan pendamping PKH diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga validitas data masyarakat penerima manfaat.
Dengan data yang semakin akurat, berbagai program bantuan seperti usaha ekonomi produktif, beasiswa bagi masyarakat miskin, hingga rehabilitasi rumah layak huni diharapkan dapat disalurkan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan sosial.
