Hibata.id, Pohuwato – Di saat banyak siswa sibuk upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), ribuan anak di Kabupaten Pohuwato justru absen dari sekolah.
Bukan karena malas atau bolos, melainkan karena harus membantu orang tua mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan.
Fenomena ini menjadi ironi tersendiri. Di tengah semangat pendidikan untuk semua, masih ada sekitar 4.000 anak usia sekolah di Pohuwato yang belum menikmati bangku pendidikan secara penuh.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pohuwato, Arman Mohammad, menyebut kondisi ekonomi keluarga sebagai penyebab utama.
“Banyak anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk membantu ekonomi keluarga,” kata Arman melalui pesan WhatsApp, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah.
Tidak hanya di daerah tersebut, tetapi juga di tingkat Provinsi Gorontalo.
Padahal, pemerintah sudah menanggung sebagian besar biaya pendidikan melalui program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Namun, kebutuhan lain di luar itu masih menjadi beban bagi banyak keluarga.
“Masih banyak keluarga yang kesulitan membiayai kebutuhan pendukung pendidikan anak mereka,” jelasnya.
Kondisi ini membuat pilihan anak-anak menjadi serba sulit: antara tetap sekolah atau ikut membantu dapur tetap “mengepul”.
Arman menilai, persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh dunia pendidikan. Ia mendorong keterlibatan berbagai pihak agar solusi bisa lebih menyeluruh.
“Ke depan perlu kolaborasi lintas sektoral untuk mendorong setiap anak usia sekolah berada di ruang kelas,” katanya.
Data dan Fakta
Data tahun 2025 mencatat jumlah anak tidak sekolah di Pohuwato mencapai sekitar 4.000 orang, yang terdiri dari:
- Anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah
- Anak putus sekolah (drop out)
- Lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan
Yang mengejutkan, kelompok terbesar justru berasal dari anak yang sudah lulus, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Yang paling banyak adalah anak yang sudah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Jumlahnya hampir setengah dari total angka ATS,” bebernya.
Pemerintah daerah terus mendorong solusi, salah satunya melalui program pendidikan kesetaraan agar anak-anak tetap punya kesempatan belajar.
Langkah ini sejalan dengan tema Hardiknas 2026: “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Arman mengingatkan, tingginya angka putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Dampaknya bisa panjang, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga meningkatnya risiko pengangguran.
“Mempengaruhi ketersediaan SDM yang berkualitas, termasuk bertambahnya angka pengangguran,” pungkasnya.
