- SDGs Center UNG tampil sebagai narasumber nasional dalam workshop penyusunan RAD SDGs yang digelar Bappenas bersama Sekretariat Nasional SDGs dan GIZ di Makassar, untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- Raghel Yunginger menilai tantangan utama SDGs di daerah terletak pada pola kerja yang belum terintegrasi, sehingga banyak program berjalan sendiri-sendiri dan belum memberikan dampak optimal.
- Pendekatan kemitraan multi pihak (MSP) menjadi solusi dengan menyatukan peran pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat agar pelaksanaan RAD SDGs lebih terarah, terukur, dan menghasilkan dampak nyata.
Hibata.id, UNG – Ada satu hal yang menarik dalam workshop nasional penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di Makassar, yakni pentingnya kerja sama lintas sektor agar pembangunan daerah benar-benar terasa dampaknya.
Di forum yang digelar Bappenas bersama Sekretariat Nasional SDGs dan GIZ itu, SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tampil sebagai salah satu narasumber kunci.
Peserta yang hadir pun beragam, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, hingga mitra pembangunan dari dalam dan luar negeri.
Semuanya berkumpul dengan satu tujuan: menyusun RAD SDGs yang tidak sekadar rencana di atas kertas, tetapi bisa benar-benar dijalankan.
Kepala SDGs Center UNG, Raghel Yunginger, langsung mengajak peserta melihat persoalan dari sudut yang berbeda. Menurutnya, hambatan utama bukan hanya soal anggaran atau sumber daya.
“Sering kali program berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, hasilnya tidak maksimal dan sulit berkelanjutan,” ujarnya.
Dari situ, ia menawarkan pendekatan multi-stakeholder partnership (MSP), atau kemitraan multi pihak. Konsepnya sederhana, tetapi kuat: semua pihak bergerak bersama, bukan sendiri-sendiri.
Dalam pendekatan ini, pemerintah daerah tetap menjadi pengarah, tetapi tidak bekerja sendirian.
Perguruan tinggi hadir dengan riset dan inovasi, sektor swasta membawa dukungan pembiayaan dan teknologi, sementara komunitas dan masyarakat menjadi pelaksana di lapangan.
“Kalau semua terhubung dalam satu sistem, dampaknya akan jauh lebih terasa,” kata Raghel.
Namun, ia mengingatkan, kolaborasi tidak akan berjalan tanpa pihak yang mampu menjembatani. Di sinilah peran SDGs Center menjadi penting, memastikan setiap pihak memiliki arah yang sama.
Mulai dari menentukan isu prioritas, menyusun target, hingga merancang kegiatan yang terukur—semuanya perlu dirancang bersama agar tidak tumpang tindih.
Pendekatan ini bukan sekadar konsep. Raghel menyebut, model MSP sudah diuji di berbagai daerah, termasuk Gorontalo, dan menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Melalui penyusunan RAD SDGs yang terintegrasi, pemerintah daerah kini didorong untuk tidak lagi menjalankan program secara parsial.
Setiap kebijakan harus saling terhubung, saling mendukung, dan memiliki tujuan yang jelas.
Dengan cara ini, RAD SDGs tidak lagi menjadi dokumen formal semata, tetapi berubah menjadi panduan kerja bersama yang hidup—menggerakkan semua pihak untuk mencapai pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Dan dari forum ini, satu pesan menjadi jelas: kolaborasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan.
