Kabar

Ribuan Pegiat Sound System Geruduk Pemkab Jember, Pelarangan Akhirnya Batal

×

Ribuan Pegiat Sound System Geruduk Pemkab Jember, Pelarangan Akhirnya Batal

Sebarkan artikel ini
Ribuan pegiat sound system mendatangi Pemkab Jember menolak pelarangan total sound horeg. Pemerintah sepakat tidak melarang penggunaannya/Hibata.id
Ribuan pegiat sound system mendatangi Pemkab Jember menolak pelarangan total sound horeg. Pemerintah sepakat tidak melarang penggunaannya/Hibata.id

Hibata.id, Jember – Deretan ratusan truk bermuatan perangkat audio memenuhi kawasan Alun-Alun hingga kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (16/11/2026).

Ribuan pegiat sound system datang bersama-sama, bukan untuk menggelar pesta musik.

Melainkan menolak rencana pelarangan total aktivitas sound horeg yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka.

Di bawah koordinasi Jember Sound System Community (JSSC), massa meminta pemerintah tidak mengambil kebijakan yang menyamaratakan seluruh aktivitas sound system sebagai persoalan.

Mereka menginginkan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha audio, penyelenggara hiburan, dan kegiatan karnaval tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat.

Aksi tersebut berlanjut dengan pertemuan antara perwakilan komunitas, jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, dan DPRD.

Salah satu hasil penting dari pembahasan itu adalah kesepahaman bahwa penggunaan sound system tidak akan dilarang secara menyeluruh di wilayah Jember.

Ketua JSSC Arif Sugiartani mengatakan pelarangan total bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dari penggunaan perangkat audio dalam kegiatan masyarakat.

Baca Juga:  Kadis Pertanian Klarifikasi Ketidakhadiran dalam Rapat Evaluasi PAD

Menurut dia, pemerintah seharusnya menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha sekaligus melindungi kenyamanan warga.

Arif juga mempersoalkan usulan kewajiban jarak minimal 100 meter antara perangkat sound system dan rumah penduduk.

Ia menilai ketentuan tersebut sulit diterapkan di Jember karena banyak fasilitas umum dan ruang kegiatan publik berada berdekatan dengan kawasan permukiman.

“Jember ini sudah kota, rata-rata fasum 99 persen berdempetan dengan rumah masyarakat atau kantor-kantor publik,” kata Arif.

Selain persoalan jarak, JSSC keberatan terhadap rencana pembatasan kendaraan pengangkut perangkat audio berdasarkan ukuran armada.

Komunitas meminta pemerintah tetap memberi ruang bagi kendaraan berukuran besar untuk mengikuti kegiatan karnaval yang menjadi bagian dari agenda budaya masyarakat.

Arif menjelaskan, kegiatan karnaval tidak berlangsung setiap hari. Pelaksanaannya bergantian di berbagai wilayah dan umumnya hanya satu kali dalam setahun sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik kegiatan tersebut sebelum menetapkan pembatasan.

Baca Juga:  PAD Dinas Pertanian Pohuwato Menurun Drastis, Apakah PETI Penyebabnya?

Setelah menyampaikan aspirasi di kawasan alun-alun, perwakilan JSSC mendapat kesempatan berdialog langsung dengan pemerintah daerah.

Audiensi berlangsung di ruang rapat Pemkab Jember dan dipimpin Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Imam Sudarmaji.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas keberlanjutan aktivitas sound system serta kebutuhan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan masyarakat.

“Di Kabupaten Jember tidak ada pelarangan penggunaan sound system,” ujar Arif saat menyampaikan hasil pembahasan bersama pihak eksekutif dan legislatif.

Meski demikian, kesepakatan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut melalui penyusunan aturan yang mengatur penggunaan sound system.

Pemkab dan DPRD berkomitmen kembali mengundang pengurus JSSC dalam forum lanjutan dengan batas waktu maksimal 14 hari.

Regulasi tersebut nantinya dapat berbentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan kegiatan, termasuk aspek ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Baca Juga:  Alasan Klasik Pertamina Soal Kelangkaan BBM di Gorontalo

Arif meminta pemerintah tidak membiarkan hasil audiensi berhenti sebagai kesepakatan lisan.

Ia menginginkan pembahasan regulasi segera berjalan agar komunitas memperoleh kepastian mengenai aturan yang akan diterapkan.

“Jika dalam dua minggu ke depan kami pengurus tidak diundang untuk berdialog menentukan aturan yang baku, saya pastikan sepuluh kali lipat massa akan hadir kembali di alun-alun,” katanya.

Di sisi lain, Arif menegaskan JSSC bersedia menjaga komunikasi dengan masyarakat dan aparat keamanan agar aktivitas hiburan menggunakan sound system tetap berlangsung tertib dan tidak mengganggu lingkungan.

Komitmen menjaga ketertiban juga ditunjukkan selama aksi berlangsung.

Massa mematikan seluruh perangkat sound system ketika rombongan berangkat menuju lokasi demonstrasi maupun saat meninggalkan kawasan alun-alun.

JSSC berharap pemerintah segera merealisasikan pembahasan regulasi sehingga industri sound system di Jember tetap dapat berkembang, sementara kepentingan dan kenyamanan masyarakat tetap terlindungi.