Hibata.id, Jember – Dentuman sound horeg yang bagi sebagian orang menjadi hiburan, bagi warga lainnya justru dianggap mengganggu ketenteraman.
Perbedaan pandangan itu memicu polemik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hingga mendorong Bupati Muhammad Fawait atau Gus Fawait berencana mempertemukan seluruh pihak untuk mencari jalan tengah.
Pertemuan yang akan berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tersebut bakal melibatkan masyarakat yang keberatan dengan kegiatan sound horeg, ulama, tokoh agama, serta para pengusaha sound system.
“Semua akan kita undang ke Pemkab Jember,” kata Gus Fawait saat diwawancarai di sela agenda Bunga Desaku di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, beberapa waktu lalu.
Polemik penggunaan sound horeg mencuat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember bersama sejumlah tokoh agama dan elemen masyarakat menyampaikan surat kepada bupati.
Surat yang disebut sebagai “Surat Cinta untuk Bupati Jember” itu berisi desakan agar kegiatan sound horeg dihentikan karena dinilai mengganggu ketenteraman dan kesehatan masyarakat.
Namun, desakan penghentian tersebut mendapat respons berbeda dari kalangan pelaku usaha. Jember Sound System Community (JSSC) menolak jika pemerintah menerapkan larangan secara menyeluruh.
Mereka menilai usaha sound system bukan sekadar menyediakan hiburan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pekerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bahkan, para pengusaha sound horeg berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi pada 16 November 2026 untuk menyuarakan keberatan terhadap wacana pelarangan total.
Di tengah perbedaan kepentingan tersebut, DPRD Jember mulai membahas kemungkinan pengaturan penggunaan sound horeg melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan itu meliputi pembatasan penggunaan subwoofer, pengaturan jam kegiatan, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
Rencana pertemuan yang digagas Gus Fawait diharapkan menjadi ruang dialog bagi seluruh pihak untuk menyampaikan kepentingan dan keberatan masing-masing, sekaligus merumuskan pengaturan yang dapat menjaga ketenteraman masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha sound system.
