Hibata.id – Alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.
Dari yang sebelumnya mencapai Rp118 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp50 miliar.
Penurunan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, dalam kegiatan Bulan Bung Karno yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan, Minggu (15/6/2025).
“Memang untuk anggaran tahun depan, pokir bagi anggota DPRD mengalami penurunan yang cukup drastis,” ujar La Ode kepada Hibata.id.
Menurut La Ode, penyusutan anggaran tersebut disebabkan oleh postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang hanya sebesar Rp1,5 triliun.
Dari jumlah itu, sekitar Rp1,4 triliun sudah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat.
“Dengan kondisi itu, hanya tersisa sekitar Rp140 miliar untuk belanja umum, dan pokir anggota DPRD hanya mendapatkan jatah Rp50 miliar untuk dibagi ke 45 anggota,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran
La Ode menilai, kondisi tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari aspirasi anggota dewan.
“Bisa jadi, tidak semua usulan bisa terakomodasi. Karena itu, kami akan lebih selektif. Jika sebelumnya ada program prioritas, maka sekarang kami akan mencari yang benar-benar super prioritas,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat memahami kondisi fiskal daerah yang sedang dalam masa efisiensi. Hal ini akan menjadi bagian dari informasi yang disampaikan dalam agenda reses mendatang.
“Kami akan menyampaikan langsung kepada masyarakat untuk bersabar dan memahami keterbatasan anggaran ini,” ujarnya.
Meski begitu, La Ode tetap berharap kondisi keuangan daerah akan membaik di masa mendatang sehingga alokasi pokir bisa kembali normal dan aspirasi masyarakat dapat tertampung secara maksimal.
“Doakan saja, mudah-mudahan semua akan kembali membaik,” ia menandaskan.
