Hibata.id, Gorontalo – Aturan perizinan yang lebih sederhana dan ramah investasi menjadi salah satu target DPRD Provinsi Gorontalo.
Untuk mewujudkannya, Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berusaha mulai membahas sejumlah opsi perubahan regulasi, termasuk kemungkinan menggabungkan aturan perizinan dengan investasi daerah.
Pembahasan itu berlangsung bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (16/11/2026), dengan agenda perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Ketua Pansus Mikson Yapanto memimpin rapat yang turut dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Dalam rapat tersebut, muncul gagasan untuk menggabungkan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan Ranperda Investasi Daerah agar pengaturannya lebih terintegrasi.
Wakil Ketua Pansus mengatakan sejumlah masukan masih perlu dikaji, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait opsi perubahan regulasi tersebut.
Pansus juga berencana mempelajari penerapan aturan perizinan dan investasi di DKI Jakarta sebagai bahan perbandingan sebelum merumuskan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan Gorontalo.
Ia memastikan pembahasan Ranperda masih berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah disusun.
Pansus berharap perubahan aturan ini tidak sekadar memperbarui regulasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum, memudahkan pelaku usaha, dan membuat iklim investasi di Gorontalo semakin kondusif.












