Inkrianto Mahmud, SE., MM. (Co-Founder Ruang Anak Muda – Connection)
Renerasi kepemimpinan di Gorontalo akan beralih. Jika dihitung secara matematis pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Gorontalo +- 128 hari.
Pendaftaran pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota bakal dilakukan pada tanggal 27-29 Agustus mendatang, +- 37 hari lagi.
Baca Juga: ‘Ponakan Suamiku Adalah Maut’ Jadi Tren di Gorontalo Usai Dosen UMGO Viral
Bagi tim pemenangan pasti sudah merencanakan strategi politiknya menjelang tahapan pemilihan kepala daerah nanti.
Siapa calon Pemimpin Gorontalo itu?
Setiap mesin partai sudah disiapkan. Menariknya, di beberapa partai sudah menyiapkan kader untuk mendapatkan tiket pada perhelatan Gubernur Gorontalo.
Jika ditelaah berdasarkan usulan partai, Partai Golkar memiliki kader perempuan satu-satunya yaitu Idah Syahidah. Selain itu, Marten Taha mantan Wali Kota Gorontalo dua periode.
Baca Juga: Bekas Dosen Geografi UMGO Setubuhi Keponakan, Rektor Buka Suara
Partai Nasdem memiliki kader seperti Rachmat Gobel dan Rustam Akili. Partai Gerindra satu-satunya adalah El-Nino M. Husein Mohi. Partai PPP kader potensial seperti Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo dua periode.
Partai PDI Perjuangan Kris Wartabone, Gusnar Ismail – El Nino M. Husein Mohi. Jika dilihat, pertarungan di Gorontalo bakal sengit, karena di isi oleh pimpinan-pimpinan partai wilayah maupun daerah, karena Partai Golkar tidak mengusung lagi Rusli Habibie sebagai pimpinan partai.
Sisi lain, Tony Uloli sedang memperebutkan tiket partai sebagai calon Gubernur dari Partai Nasdem, Golkar, PKS yang saat ini bakal mengerucut.
Baca Juga: Viral, Oknum Dosen di Gorontalo Berhubungan Intim dengan Ponakan
Melihat kondisi politik di Gorontalo dan konsolidasi politik yang berjalan akan ada kemungkinan besar koalisi terbentuk diantaranya: PPP-PDIP antara Nelson Pomalingo dan Kris Wartabone, Partai Nasdem Rachmat Gobel – Marten Taha, Toni Uloli – Rustam Akili (Jika rekomendasi Partai Nasdem direbut oleh Tony Uloli), Partai Golkar Idah Syahidah – Abdurrahman Abubakar Bachmid (Ust. Bachmid), El Nino M. Husein Mohi – Abdurrahman Abubakar Bahmid, Idah Syahidah – El Nino M. Husein Mohi, dan bisa saja koalisi bakal mengerucut jika dihitung dengan kemenangan ialah Nasdem – Golkar, Gerindra – Nasdem, Golkar – Nasdem, Golkar – Gerindra, Nasdem – Gerindra. Partai politik yang lain menjadi pengusung jika 2 pasangan bakal calon Gubernur Gorontalo terjadi.
Dampak Politik – Pemilihan Kepala Daerah yang Perlu Diperhatikan di Gorontalo
Membangun politik yang baik di Gorontalo ialah mendorong partisipasi politik masyarakat lokal di dalam pengambilan keputusan. Semakin aktif dan meluasnya keterlibatan masyarakat lokal di Gorontalo di dalam mengambil keputusan politiknya, maka akan menciptakan keterwakilan masyarakat pada pelayanan dan bantuan jaringan sosial masyarakat di Gorontalo.
Mestinya, pemimpin di dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang, mendorong terciptanya distribusi kekuasaan yang lebih merata diantara kelompok-kelompok etnik dalam masyarakat, sehingga kesepakatan politik dan stabilitas politik akan terjaga.
Jika Gorontalo kedepan menggunakan system politik lokalnya bersifat partisan dan tidak kompetitif akan sulit sekali mendorong Kepala daerahnya untuk meningkatkan kinerjanya.
Mareka akan lebih banyak mengandalkan berbagai metode tradisional dalam menggalang dukungan dari masyarakat, seperti politik clientelism, mengutamakan kelompok elit, dan memberikan pekerjaan kepada keluarga atau kroninya (job for the boys).
Data Kemiskinan Gorontalo yang Bakal Diperdebatkan pada Pilkada
Dampak ekonomi pada Pilkada Gorontalo November mendatang, pentingnya mengalokasi efesiensi pelayanan mendorong akses masyarakat miskin bagi mereka yang membutuhkan, sebab ini diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan di Gorontalo.
Melihat lebih luas, anti kemiskinan menemukan adanya ancaman elite capture yang lebih serius dalam program-program yang dirancang oleh pemerintah.
Pada Debat Pilkada nanti, bakal calon Gubernur Gorontalo harus mampu menerjemahkan tentang kemiskinan di Gorontalo, strategi dan program yang bakal dijalankan.
Sejauhg ini, segala upaya dilakukan oleh Pemerintah di dalam menangani kemiskinan di Gorontalo, menjadi problem paling besar di semua kalangan masyarakat.
Pengentasan kemiskinan tugas paling besar siapapun terpilih menjadi Gubernur Gorontalo, jika kemiskinan dipandang oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approcach).
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mencapai 183,71 ribu jiwa. Jika dilihat menurut tempat tinggal, penduduk miskin masih berada di wilayah pedesaan dengan jumlah 159,60 ribu jiwa dan di wilayah perkotaan 24,12 ribu jiwa.
Pada lima tahun terakhir penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tidak menurun secara signifikan, 2019 sebesar 15,52 persen, 2020 sebesar 15,22 persen, 2021 sebesar 15,61 persen, 2022 sebesar 15,42 persen dan di tahun 2023 sebesar 15,15 persen.
Pembangunan di Gorontalo secara ekonomi dan sosial, perlu didorong dengan data yang akurat, agar pemetaan kebutuhan paling dasar menjadi titik tempuh pemerintah, misalnya sebaran data kemiskinan di desa, angka pengangguran, serta jumlah masyarakat yang tidak mampu menempuh Pendidikan.
Sebaran ini mesti jelas, agar pemerintah daerah hingga pemerintah desa dapat menyalurkan bantuan social secara merata dan presisi. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan konektifitas pemerintah nyata dan secara utuh.
Kedepan di Gorontalo, problematika yang bakal dihadapi adalah soal data. Sederhananya pemerintah perlu melakukan inovasi terstuktur di dalam mengurai dinamika ekonomi sosial masyarakat harus by name, by addres dan by coordinate menentukan sasaran tugas pemerintah di dalam menanggulangi kemiskinan di Gorontalo.
Menarik. Jika kasus ini menjadi penting diperdebatkan Calon Pemimpin di Gorontalo pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. ***
