Hibata.id – Hingga penghujung 2024, tunjangan kinerja (tukin) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Gorontalo masih menjadi tanda tanya besar.
Janji yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Gorontalo, Mahmud Y. Bobihu, tampaknya tak kunjung terealisasi.
Padahal, Mahmud sempat menyatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan tukin tersebut. Namun, hingga kini, janji itu seolah menguap tanpa kejelasan.
Ketidakjelasan ini memicu kekecewaan publik hingga kalangan pegawai P3K yang telah lama menantikan hak mereka.
Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat Kanwil Kemenag Gorontalo justru terlihat sibuk dengan berbagai kegiatan seremonial dan publikasi di media internal.
Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencitraan lebih diprioritaskan daripada menyelesaikan persoalan tukin.
Ketua Tim Kerja Humas Kanwil Kemenag Gorontalo, Hamdan Zain, juga mulai irit bicara saat ditanya wartawan soal perkembangan tukin tersebut.
Diamnya pihak Kanwil memunculkan spekulasi bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan terkait keterlambatan pencairan.
Aktivis Gorontalo, Rifki Gobel, secara tegas menyampaikan kritik terhadap Kanwil Kemenag Gorontalo.
Ia menilai lembaga tersebut gagal menunjukkan keberanian dan tanggung jawab sebagai instansi publik.
“Kakanwil Kemenag seharusnya memprioritaskan pencairan tukin P3K, bukan sekadar pencitraan. Kasihan pegawai yang sudah bekerja keras untuk lembaga ini. Kalau terus begini, pantas saja kalau disebut pengecut,” kata Rifki
Menurutnya, Kanwil Kemenag Gorontalo seharusnya memberi teladan dengan menunjukkan integritas dan komitmen.
Sebagai lembaga keagamaan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam melayani masyarakat.
Kekecewaan juga datang dari kalangan mahasiswa dan pegawai. Mereka mendesak pihak Kanwil untuk menjelaskan kendala yang dihadapi terkait tukin P3K.
“Kalau memang ini sedang diurus di tingkat pusat, harusnya ada update terkait progresnya. Diamnya pihak Kanwil hanya menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik,” kata salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kanwil Kemenag Gorontalo terkait tuntutan transparansi dan percepatan pencairan tukin. Publik berharap ada solusi nyata yang dapat mengakhiri polemik ini.
