Hibata.id – Dugaan praktik markup dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ulanta, Kecamatan Suwawa, menjadi perbincangan setelah menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan menuai keluhan dari orang tua siswa dan guru.
Sejumlah pihak menilai menu MBG yang disediakan bulan Ramadhan tidak sepenuhnya mencerminkan standar gizi dan kualitas yang diharapkan dari program pemerintah tersebut.
Keluhan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua siswa, tenaga pendidik, hingga penerima manfaat program. Mereka menyampaikan bahwa kualitas makanan dan variasi menu yang diberikan dinilai kurang memadai.
Salah seorang orang tua siswa mengatakan porsi dan kualitas makanan yang diterima anak-anaknya sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap program MBG.
“Kami berharap program ini benar-benar memberikan makanan yang layak dan bergizi bagi anak-anak. Namun kondisi di lapangan masih belum sesuai harapan,” ujarnya.
Guru di sejumlah sekolah yang ikut memantau distribusi makanan juga menyampaikan hal serupa. Mereka menilai menu MBG sebelum maupun selama Ramadhan seharusnya tetap memenuhi standar gizi serta kualitas pangan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
Menurut mereka, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, pengawasan, dan distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Para penerima manfaat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di SPPG Ulanta.
Langkah tersebut dinilai penting agar tujuan program untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan penerima manfaat lainnya dapat tercapai secara optimal.
Hingga berita ini diturunkan, Hibata.id telah menghubungi Sofyan selaku Ketua Yayasan pengelola SPPG Ulanta untuk meminta klarifikasi terkait dugaan markup serta keluhan terhadap menu MBG tersebut. Namun, pihak pengelola SPPG Ulanta belum memberikan keterangan resmi.
Pengadaan Dikelola Sendiri
Sebelumnya, warga juga mempertanyakan pola pengadaan bahan baku yang disebut tidak melibatkan pemasok atau pihak ketiga sebagai penyedia.
Menurut informasi yang diterima media ini, pihak yayasan pengelola SPPG Ulanta menangani sendiri proses pengadaan bahan makanan tanpa melibatkan pemasok tetap.
Padahal, pemerintah sebelumnya mendorong agar pelaksanaan MBG turut melibatkan pelaku usaha lokal, petani, hingga peternak agar program tersebut memberi dampak ekonomi lebih luas.
“Pengadaan barang dan jasa ditangani sendiri oleh yayasan. Kalau semua diatur sendiri, kontrol kualitas bisa lemah,” ujar warga tersebut.
Sementara itu, Kepala SPPG Ulanta, Amal bilang, terkait dengan Terkait pemasok bahan baku, dirinya membenarkan bahwa proses pengadaan dilakukan langsung oleh pihak yayasan.
“Untuk supplier itu sudah di-handle oleh yayasan. Yayasan sendiri yang mengadakan,” ia menandaskan.
