Oleh: Arif Zonardi – Pemerhati Sosial Ekonomi Gorontalo
Hibata.id — Gorontalo sedang berada dalam situasi yang sekilas membanggakan, tetapi diam-diam mengkhawatirkan. Angka-angka resmi menunjukkan ekonomi daerah ini tumbuh cukup tinggi. Pada 2025, pertumbuhan mencapai 5,71 persen, bahkan sempat menyentuh 6,12 persen (year-on-year) di triwulan IV. Nilai PDRB pun sudah berada di kisaran Rp 58,97 triliun.
Di atas kertas, ini terlihat seperti keberhasilan. Namun, kehidupan sehari-hari masyarakat justru bercerita sebaliknya.
Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan tidak banyak berubah. Uang terasa makin cepat habis. Daya beli melemah. Banyak keluarga harus lebih berhitung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di titik inilah muncul pertanyaan sederhana, tapi penting: jika ekonomi benar-benar tumbuh, mengapa rakyat tidak ikut merasakan?
Jawabannya bisa ditelusuri dari struktur ekonomi Gorontalo itu sendiri. Lebih dari sepertiga ekonomi daerah ini, tepatnya 36,82 persen, masih bergantung pada sektor pertanian. Disusul perdagangan 14,68 persen dan konstruksi 11,21 persen. Sekilas ini wajar, tetapi masalahnya sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah yang relatif rendah dan sangat rentan.
Petani, misalnya, tetap bergulat dengan persoalan lama: harga komoditas yang naik turun, biaya produksi yang tinggi, serta akses pasar yang terbatas. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Bahkan sering kali, mereka justru menjadi pihak yang paling rentan.
Akhirnya, yang terjadi adalah pertumbuhan yang tidak merata. Ekonomi memang bergerak, tetapi tidak mengakar. Ada aktivitas, ada angka, tetapi tidak cukup kuat untuk mengangkat daya beli masyarakat secara luas.
Inilah yang bisa disebut sebagai paradoks Gorontalo: ekonomi tumbuh, tetapi tidak menguat.
Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya hilirisasi yang serius. Komoditas lokal seperti jagung, kelapa, dan hasil perikanan sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya rendah. Di sisi lain, kebutuhan barang jadi justru banyak dipasok dari luar daerah. Akibatnya, uang yang beredar di Gorontalo hanya singgah sebentar, lalu keluar lagi.
Ekonomi lokal tidak pernah benar-benar “tinggal dan tumbuh” di rumahnya sendiri.
Situasi ini diperparah oleh cara membaca data yang kurang tepat. Pemerintah kerap berbangga dengan angka pertumbuhan, seolah itu sudah cukup menjadi bukti keberhasilan. Padahal, angka tanpa konteks bisa menyesatkan. Pertumbuhan 5–6 persen seharusnya berdampak pada kehidupan masyarakat. Jika tidak, berarti ada yang keliru dalam arah kebijakan.
Terlalu banyak perhatian diberikan pada serapan anggaran, proyek fisik, dan laporan administratif. Sementara indikator yang paling nyata dirasakan masyarakat—daya beli—justru kurang mendapat perhatian.
Jika kondisi ini ingin diperbaiki, maka perubahan tidak bisa setengah-setengah. Diperlukan langkah yang lebih berani dan terarah.
Pertama, hilirisasi sektor pertanian harus benar-benar dijalankan. Komoditas unggulan tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada industri pengolahan lokal agar nilai tambahnya dinikmati di dalam daerah.
Kedua, belanja pemerintah perlu diarahkan untuk menyerap produk lokal. Ini penting untuk memperkuat perputaran ekonomi di dalam Gorontalo dan mengurangi ketergantungan dari luar.
Ketiga, pemerintah perlu hadir dalam menstabilkan harga dan memperbaiki rantai distribusi. Pembentukan offtaker atau BUMD pangan yang aktif bisa menjadi solusi agar petani tidak terus berada dalam posisi lemah.
Keempat, orientasi kebijakan harus bergeser—dari sekadar proyek ke peningkatan pendapatan masyarakat.
Dan kelima, penguatan UMKM menjadi kunci. Akses pasar, kemudahan pembiayaan, serta dukungan digitalisasi harus benar-benar dibuka lebar.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan, tetapi seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya. Jika ekonomi tumbuh tetapi rakyat tetap kesulitan, maka yang perlu diperbaiki bukanlah rakyatnya—melainkan arah kebijakannya.
Gorontalo tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membenahi arah, agar pertumbuhan tidak lagi sekadar angka, tetapi benar-benar menjadi kesejahteraan.
