Hibata.id, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, penguatan pelayanan publik, dan kemandirian daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin, (27/4/2026) pagi.
Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB itu dipimpin Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Wakapolres Asahan Kompol Selamat Riayadi, perwakilan Kodim 0208/Asahan, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Asahan Dr. RM Yusuf Trisnajaya, perwakilan Pangkalan TNI AL, Ketua DPRD Asahan H. Efi Irwansyah Pane, para asisten, staf ahli, serta pimpinan perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Rianto membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, otonomi daerah tetap menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Tema Hari Otonomi Daerah 2026, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah pusat juga menekankan sejumlah langkah strategis yang perlu dijalankan pemerintah daerah, mulai dari sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi, penguatan kapasitas fiskal daerah, hingga peningkatan kerja sama antardaerah.
Selain itu, pemerintah meminta daerah memprioritaskan pelayanan dasar, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta memperkuat stabilitas dan ketahanan wilayah dalam menghadapi tantangan global.
Tantangan tersebut meliputi ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi teknologi yang membutuhkan respons adaptif dari pemerintah daerah.
Dalam amanat tersebut, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya swasembada pangan melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta distribusi yang lebih efektif. Di sektor energi, daerah diminta mendukung diversifikasi energi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta penguatan kewirausahaan daerah juga menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan.
Terkait pengelolaan anggaran, pemerintah menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah sesuai arahan Presiden, dengan memastikan setiap program memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga harus menjadi penggerak utama pembangunan di wilayah masing-masing,” kata Rianto saat membacakan amanat Mendagri.
Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kabupaten Asahan berakhir pukul 08.45 WIB dalam suasana tertib dan lancar.
Momentum ini menegaskan bahwa otonomi daerah tidak sekadar agenda tahunan, melainkan instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengoptimalkan potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakat.
