Hibata.id – Forum Media Parlemen Puncak Botu resmi terbentuk. Wadah yang menghimpun insan pers dari berbagai platform media yang bertugas meliput aktivitas DPRD Provinsi Gorontalo itu memilih Ronal Alibasa sebagai ketua.
Pembentukan forum berlangsung melalui musyawarah yang melibatkan pimpinan dan perwakilan media online, cetak, televisi, dan radio. Inisiatif tersebut berasal dari para pekerja media yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo dan mendapat dukungan dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Musyawarah dipimpin tiga unsur media, yakni Sofyan Ishak dari media online, Ayi Ilham dari media cetak, dan Dea Patricia dari media elektronik.
Mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Risalah dan Legislasi DPRD Provinsi Gorontalo Budi Poha turut hadir dalam musyawarah tersebut.
Budi mengatakan Sekretariat DPRD menyambut positif pembentukan forum sebagai ruang komunikasi dan kemitraan antara insan pers dan lembaga parlemen.
Namun, menurut dia, forum tersebut harus tetap ditempatkan secara proporsional. Dukungan lembaga tidak boleh bergeser menjadi intervensi terhadap kerja jurnalistik.
“Sekretariat DPRD tentu memandang positif adanya wadah komunikasi seperti ini. Media merupakan mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Namun, kami juga memahami bahwa kerja jurnalistik memiliki independensi yang harus tetap dijaga,” ujar Budi.
Ia menegaskan dukungan terhadap forum bukan berarti Sekretariat DPRD hendak mengatur ataupun mengendalikan pemberitaan.
“Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang sehat. Ketika ada persoalan terkait akses informasi atau kebutuhan koordinasi, dapat dibicarakan secara terbuka. Tetapi substansi pemberitaan dan independensi redaksi tetap menjadi kewenangan masing-masing media,” tegasnya.
Bukan Forum untuk Membatasi Pers
Saat memandu proses pembentukan forum, Sofyan Ishak menjelaskan bahwa Forum Media Parlemen Puncak Botu dirancang sebagai wadah komunikasi, koordinasi, silaturahmi, dan berhimpun bagi insan pers yang bertugas di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
Forum tersebut diharapkan dapat membangun hubungan yang profesional, terbuka, dan konstruktif antara jurnalis, perusahaan media, serta lembaga parlemen dalam mendukung penyebarluasan informasi publik.
Sofyan sekaligus menepis anggapan bahwa pembentukan forum merupakan instrumen untuk membatasi kebebasan jurnalistik.
“Forum ini bukan merupakan instrumen untuk membatasi, mengendalikan, atau mengintervensi independensi dan kebebasan kerja jurnalistik. Ini adalah wadah kebersamaan yang tetap menjunjung tinggi kebebasan pers, independensi redaksi, serta kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Ia menilai munculnya berbagai tafsir sebelum forum terbentuk terjadi karena kesimpulan telah ditarik berdasarkan asumsi, tanpa memahami terlebih dahulu tujuan pembentukan organisasi.
“Sebab sebelum pelaksanaan musyawarah ini sudah muncul berbagai tafsir-tafsir keliru terkait pembentukan forum ini. Itulah akibatnya kalau kita telah menarik kesimpulan dari sebuah asumsi, dan sama halnya dengan menebak dalam kegelapan,” ujarnya.
Penegasan itu menjadi salah satu prinsip dasar Forum Media Parlemen Puncak Botu. Forum dimaksudkan untuk memperkuat kebersamaan dan komunikasi, bukan menyeragamkan sikap redaksi ataupun mengendalikan produk jurnalistik.
Tiga Kandidat, Ronal Alibasa Terpilih
Pemilihan ketua berlangsung melalui musyawarah. Tiga nama muncul sebagai kandidat, yakni Ronal Alibasa dari Ulandha.id, Moh. Hasan dari R.News, dan Marlan Ahmad dari Mimoza TV.
Ketiganya kemudian diberi kesempatan untuk bermusyawarah menentukan sosok yang dipercaya memimpin forum.
Hasilnya, Ronal Alibasa disepakati menjadi Ketua Forum Media Parlemen Puncak Botu. Moh. Hasan dipercaya sebagai Wakil Ketua, sedangkan Marlan Ahmad menjadi Wakil Sekretaris.
Dalam proses tersebut, ketiga kandidat juga merekomendasikan Sofyan Ishak sebagai Sekretaris Forum.
Sementara Dea Patricia dipercaya sebagai Bendahara dan Sutikno Hadi sebagai Wakil Bendahara.
Setelah dipercaya memimpin forum, Ronal mengatakan Forum Media Parlemen Puncak Botu harus menjadi rumah bersama bagi insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik di DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menolak jika forum tersebut dipersepsikan sebagai alat untuk membatasi ruang gerak jurnalis.
“Forum Media Parlemen adalah wadah berhimpun, bukan wadah pembatasan; ruang koordinasi, bukan alat pengendalian; serta sarana untuk memperkuat profesionalisme tanpa mengurangi independensi pers,” tegas Ronal.
Menurut dia, keberadaan forum justru harus memperkuat profesionalisme jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan.
Dinamika jurnalistik di lingkungan parlemen, kata Ronal, membutuhkan komunikasi yang baik dan akses informasi yang terbuka. Namun, hubungan kemitraan tersebut tetap harus menempatkan pers dan lembaga negara sesuai perannya masing-masing.
“Kita ingin membangun kebersamaan tanpa menghilangkan karakter kritis pers. Forum ini bukan tempat untuk mengatur bagaimana media harus memberitakan sesuatu. Independensi redaksi tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ronal mengajak seluruh anggota menjadikan forum sebagai ruang membangun solidaritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperjuangkan kemudahan akses terhadap informasi publik.
Susun Program Kerja Tiga Bulan
Pengurus Forum Media Parlemen Puncak Botu selanjutnya akan menyusun program kerja untuk tiga bulan pertama.
Fokus kepengurusan diarahkan pada penguatan komunikasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo untuk menunjang kerja jurnalistik.
Namun, kedekatan komunikasi tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol pers. Forum justru dituntut membuktikan bahwa hubungan yang baik dengan lembaga parlemen dapat berjalan beriringan dengan sikap kritis dan independensi jurnalistik.
Musyawarah pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu diikuti 14 media online, dua media cetak, dua media televisi, dan dua radio.
Dengan terbentuknya forum tersebut, para pekerja media yang bertugas di DPRD Provinsi Gorontalo kini memiliki wadah bersama untuk berhimpun dan berkoordinasi.
Pesan yang mengemuka dalam musyawarah itu jelas: Forum Media Parlemen Puncak Botu dibentuk untuk memperkuat kebersamaan insan pers, bukan membelenggu kebebasan pers.
