Hibata.id, Bogor – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus mengembangkan platform Satu Haji untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan haji dalam satu sistem digital.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenhaj RI Farosa mengatakan, pengembangan layanan digital tidak hanya bertujuan mengintegrasikan data, tetapi juga memastikan informasi lebih mudah diakses dan dimanfaatkan.
“Data yang ada harus dapat disajikan dengan lebih mudah, lebih terukur, dan memberikan gambaran yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun masyarakat,” kata Farosa di Bogor, Rabu (2/9/2026).
Satu Haji nantinya dikembangkan menjadi platform yang menghubungkan berbagai kebutuhan jemaah. Layanan awal dapat mencakup akses data haji dan pengecekan nomor antrean keberangkatan, kemudian diperluas dengan kanal informasi hingga pusat panggilan.
Selain Satu Haji, Pusdatin juga mengembangkan AI Assistant Haji. Teknologi kecerdasan artifisial itu akan membantu menyederhanakan informasi, membuat ringkasan, serta mengelompokkan data sesuai kebutuhan pelayanan.
“AI bisa digunakan untuk membuat summary. Ketika data historis sudah tersedia, sistem juga dapat membantu melakukan profiling sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Kemenhaj juga menyiapkan dashboard untuk menyatukan data dari berbagai unit kerja. Karena itu, setiap unit diminta memastikan proses bisnis, standar operasional prosedur (SOP), dan sumber data yang digunakan sudah jelas.
“Setelah itu datanya dapat kita tampilkan dalam dashboard sehingga lebih mudah dimanfaatkan,” kata Farosa.
Integrasi digital juga menyasar layanan umrah. Pusdatin akan memperkuat basis data jemaah, termasuk mengkaji integrasi dengan ekosistem Nusuk Umrah.
Langkah tersebut diharapkan membuat pencatatan jemaah lebih akurat, termasuk untuk kunjungan berulang. Kemenhaj juga ingin sistem digital membantu memperkuat mekanisme pengaduan dan perlindungan masyarakat.
Menurut Farosa, pengembangan sistem harus memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat maupun Kemenhaj.
“Kalau sistem dan datanya semakin terintegrasi, kinerja kita bersama juga akan semakin baik,” ujarnya.
Pengembangan tersebut dibahas dalam kegiatan Penyusunan Penilaian Indeks Pemerintahan Digital Kemenhaj yang berlangsung hingga 4 September 2026.
