Hibata.id, Kaltim – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menjaga ketersediaan energi di daerah itu.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Forkopimda Kaltim yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (7/10/2026).
Dalam rapat itu, peserta membahas dampak kekeringan dan karhutla terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, kualitas lingkungan, serta ketahanan energi.
Gubernur Kaltim menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi melalui penerapan satu data, penguatan koordinasi, respons cepat, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, pada Oktober tercatat 871 titik hotspot dan lima titik fire spot di wilayah Kalimantan Timur.
Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Data yang disampaikan mencatat 13.086 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan 35.105 kasus diare.
Selain penanganan karhutla, Forkopimda membahas ketersediaan air bersih dan kondisi sistem kelistrikan di Kaltim.
Saat ini masih terdapat 36 desa yang belum teraliri listrik. Sistem kelistrikan juga menghadapi defisit sekitar 164 megawatt (MW) yang berpotensi memengaruhi keandalan pasokan listrik.
Pada sektor bahan bakar minyak (BBM), konsumsi Pertalite tercatat meningkat 87 persen, sementara konsumsi Pertamax turun sekitar 21,9 persen.
Rapat juga menyoroti ketersediaan LPG 3 kilogram. Peserta meminta pasokan LPG bersubsidi tersebut tetap tersedia hingga tingkat pangkalan resmi.
Kodam VI/Mulawarman menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Rekomendasi tersebut meliputi penambahan embung di sejumlah wilayah, peningkatan unit pemadam kebakaran, serta penguatan regulasi mengenai larangan pembakaran lahan dalam kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat.
Kodam VI/Mulawarman juga mendorong pemerintah meningkatkan akses menuju wilayah rawan karhutla melalui pembangunan atau pengerasan jalan. Akses tersebut dinilai penting untuk mempercepat mobilisasi personel dan peralatan ketika terjadi kebakaran.
Pemerintah daerah juga didorong menyusun rencana kontinjensi bencana berdasarkan karakteristik ancaman di masing-masing wilayah.
Rencana tersebut diperlukan agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani melalui langkah yang terukur dan terkoordinasi.
Rapat Forkopimda turut membahas kondisi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Niño di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
Berdasarkan perkiraan yang disampaikan dalam rapat, hujan di wilayah Kaltim diprediksi mulai turun pada akhir Oktober.
Meski demikian, seluruh pemangku kepentingan diminta tetap meningkatkan kesiapsiagaan selama periode kekeringan dan memastikan ketersediaan pasokan energi tetap terjaga.
Rapat tersebut dihadiri Irdam VI/Mulawarman sebagai pejabat tertua yang mewakili Pangdam VI/Mulawarman, unsur Forkopimda Kaltim, pejabat utama Kodam VI/Mulawarman, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, PLN, dan BMKG Balikpapan.
Kegiatan juga diisi paparan dari sejumlah instansi, sesi tanya jawab, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembangunan fasilitas infrastruktur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kodam VI/Mulawarman.
