Bone Bolango

Bukan Sekadar Audiensi, Azan Piola Ikut Kawal Persoalan Warga Bone Bolango

×

Bukan Sekadar Audiensi, Azan Piola Ikut Kawal Persoalan Warga Bone Bolango

Sebarkan artikel ini
Pemkab Bone Bolango merespons aspirasi masyarakat terkait pajak air tanah, pengadaan sapi, dan evaluasi pelayanan publik/Hibata.id
Pemkab Bone Bolango merespons aspirasi masyarakat terkait pajak air tanah, pengadaan sapi, dan evaluasi pelayanan publik/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Persoalan pajak air tanah, lambannya pengadaan sapi, hingga kualitas pelayanan publik menjadi sejumlah isu yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Gorontalo.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkomitmen menindaklanjutinya melalui pembenahan kebijakan dan langkah konkret.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi yang dihadiri jajaran pimpinan DPRD, termasuk Azan Piola, serta perwakilan pemerintah daerah dan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Pemkab menyampaikan apresiasi atas kritik dan aspirasi masyarakat.

Meski Bupati Bone Bolango berhalangan hadir karena menjalankan agenda di tingkat Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah memastikan seluruh masukan telah dicatat sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Baca Juga:  APBD Bone Bolango 2026 Berubah, Pendapatan Dipatok Rp864,6 Miliar

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah optimalisasi penerimaan pajak air tanah, terutama dari perusahaan air minum yang beroperasi di wilayah Bone Bolango.

Pemkab menilai kontribusi sektor tersebut masih belum optimal. Salah satu kendalanya berkaitan dengan perhitungan tarif berdasarkan kubikasi penggunaan air tanah yang masih mengacu pada keputusan gubernur.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah memproses penyesuaian ketentuan tarif tersebut.

Untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penerimaan pajak sesuai pemanfaatan air tanah, Pemkab berencana memasang alat meterisasi pada titik-titik pengambilan air.

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan data penggunaan air yang lebih akurat dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem pelaporan mandiri atau self-assessment yang selama ini digunakan perusahaan.

Baca Juga:  Pemkab Bone Bolango Perkuat Disiplin ASN Pasca-Idulfitri 1447 H

Selain persoalan pajak, pengadaan sapi yang menjadi salah satu program prioritas kepala daerah juga mendapat perhatian dalam audiensi tersebut.

Program yang dinantikan masyarakat itu dipastikan tetap berlanjut. Pemkab menyatakan tahapan perencanaan hingga penganggaran telah berjalan sesuai prosedur, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dari pihak penyedia yang tidak mampu memenuhi komitmen pengadaan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap penyedia. Pemkab juga menegaskan akan menerapkan konsekuensi sesuai ketentuan, termasuk pencairan jaminan apabila penyedia terbukti melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya.

Di bidang pelayanan publik, pemerintah daerah juga menerima sejumlah masukan mengenai pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur dan pengelolaan pemerintahan desa.

Baca Juga:  Efisiensi Energi, Kejari Bone Bolango Hadirkan Layanan Hukum Pakai Sepeda

Salah satunya terkait pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang melibatkan seluruh kepala desa. Selain itu, masyarakat turut menyampaikan keterbatasan infrastruktur pendukung yang dinilai perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab dan DPRD Bone Bolango menegaskan komitmen memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam merespons aspirasi masyarakat.

Pemerintah daerah berharap dialog terbuka seperti ini dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.