Kabar

DPRD Bone Bolango Kirim 10 Rekom Penting, APBD 2027 Tak Boleh Melenceng

×

DPRD Bone Bolango Kirim 10 Rekom Penting, APBD 2027 Tak Boleh Melenceng

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus. Foto: Ulanda/Hibata.id
Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus. Foto: Ulanda/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango – Penyusunan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan dari DPRD.

Melalui Badan Anggaran (Banggar), parlemen daerah itu menyampaikan 10 rekomendasi kepada pemerintah daerah agar anggaran pembangunan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sepuluh rekomendasi tersebut diserahkan Banggar DPRD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Bone Bolango, Kamis (5/11/2026).

Baca Juga:  Bukan Gubernur, Justru ‘Kaka Bos’ Penyelamat Kontingen POPNAS Gorontalo yang Terlantar

Hal itu sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

Dalam rekomendasinya, DPRD memberi perhatian pada sejumlah sektor, mulai dari pertanian, pendidikan, pariwisata, penanganan darurat sampah hingga perlindungan lahan pertanian produktif.

Banggar menegaskan, APBD 2027 harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi belanja rutin organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:  Emas Naik Lagi, Punya 10 Gram Kini Nilainya Fantastis

“Setiap alokasi belanja harus memiliki korelasi nyata dengan kebutuhan masyarakat serta memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah,” demikian penegasan Banggar dalam laporan akhirnya.

DPRD juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang dihimpun melalui kegiatan reses.

Baca Juga:  Nenek Sutiah 107 Tahun Jadi Jemaah Haji Tertua, Bawa Semangat ke Tanah Suci

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya kesinambungan perencanaan antara RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS agar program pembangunan yang dibiayai melalui APBD benar-benar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Sepuluh rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian TAPD dalam menyempurnakan rancangan APBD 2027 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.