Kabar

Gorontalo Gandeng Sulsel, Jurus Baru Menjaga Harga Bawang dan Cabai

×

Gorontalo Gandeng Sulsel, Jurus Baru Menjaga Harga Bawang dan Cabai

Sebarkan artikel ini
Caabai Rawit Gorontalo/Hibata.id
Caabai Rawit Gorontalo/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Ketergantungan terhadap pasokan bawang merah dan cabai rawit dari luar daerah menjadi tantangan bagi Provinsi Gorontalo dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui kerja sama antar daerah (KAD).

Kerja sama ini didukungan Bank Indonesia guna memperkuat pasokan dan memperlancar distribusi komoditas hortikultura.

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis bagi Gorontalo untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.

Terutama ketika produksi lokal menghadapi tekanan akibat perubahan kondisi cuaca dan kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu mitra pemasok karena memiliki kapasitas produksi hortikultura yang cukup besar.

Berdasarkan data tahun 2025, produksi bawang merah di provinsi tersebut mencapai 322.741,56 ton atau meningkat 37,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:  Isu Pencopotan Kadis ESDM Gorontalo Menguat, Gubernur Tunggu Hasil dari...

Sementara itu, produksi cabai rawit tercatat sebanyak 44.240,87 ton atau tumbuh 21,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Besarnya potensi produksi tersebut membuka peluang bagi Gorontalo untuk memperoleh pasokan pangan secara lebih terencana.

Terlebih, bawang merah dan cabai rawit merupakan komoditas hortikultura yang pasokannya perlu dijaga karena berpengaruh terhadap pergerakan harga pangan di daerah.

Gorontalo menggandeng Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk memperkuat pasokan bawang merah, cabai rawit, serta menjaga stabilitas harga pangan/Hibata.id
Gorontalo menggandeng Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk memperkuat pasokan bawang merah, cabai rawit, serta menjaga stabilitas harga pangan/Hibata.id

Selain kapasitas produksi, konektivitas geografis antara Sulawesi Selatan dan Gorontalo juga menjadi keuntungan dalam kerja sama tersebut.

Jalur distribusi darat yang menghubungkan kedua wilayah memberikan peluang untuk mengefisienkan waktu dan biaya transportasi sehingga pengiriman komoditas dapat berlangsung lebih optimal.

Melalui sinergi ini, potensi surplus produksi di Sulawesi Selatan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Gorontalo.

Baca Juga:  Kabar Gembira untuk Ojol dan Kurir, Bonus Hari Raya Segera Cair, Ini Mekanismenya

Dengan pasokan yang lebih terjamin dan distribusi yang lancar, kedua pemerintah daerah berupaya mengurangi risiko kelangkaan serta menekan gejolak harga komoditas hortikultura.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antarpemerintah (Government to Government/G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesepakatan itu kemudian diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antarpemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun pelaku usaha melalui skema Business to Business (B2B).

Kerja sama tersebut menitikberatkan pada penguatan koordinasi pemerintah daerah, kelancaran perdagangan, serta keterlibatan pelaku usaha dalam mendukung distribusi komoditas pangan.

Dengan demikian, hubungan perdagangan kedua provinsi diharapkan tidak hanya berlangsung ketika terjadi kekurangan pasokan, tetapi berkembang menjadi pola kerja sama yang terencana dan berkelanjutan.

Penguatan KAD ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam kerja sama ini, perhatian utama diarahkan pada aspek ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Baca Juga:  Fakta Menarik Soal Negara Uzbekistan yang Harus Diketahui

Ke depan, kerja sama Gorontalo dan Sulawesi Selatan diharapkan berkembang dengan mencakup lebih banyak komoditas serta melibatkan semakin banyak produsen, distributor, dan pelaku usaha.

Keterhubungan antarpelaku rantai pasok menjadi kunci agar perdagangan pangan kedua daerah berjalan lebih efektif.

Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan pangan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat.

Melalui kerja sama yang saling menguntungkan, kedua provinsi memiliki peluang untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.