Hibata.id, Bone Bolango – Anggaran daerah tidak cukup hanya tersusun rapi dalam daftar program organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan itu menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango, Zul Iskandar Suleman atau yang akrab disapa Owen.
Hal itu menyusul kesepakatan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Zul mengingatkan pemerintah daerah agar menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Menurut dia, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan program yang benar-benar mendesak.
“Anggaran daerah harus disusun berdasarkan skala prioritas. Jangan sampai program yang direncanakan hanya sebatas memenuhi daftar kegiatan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata politisi Partai NasDem tersebut.
Ia menilai, sektor pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perlu memperoleh perhatian lebih besar. Karena itu, setiap usulan belanja harus melalui pertimbangan matang agar anggaran tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Zul berharap kesepakatan PPAS 2027 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, program yang masuk dalam APBD nantinya benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Bone Bolango.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Bone Bolango, Fredy Hadianti F. Ahmad, menjelaskan bahwa pembahasan rancangan PPAS 2027 telah dilakukan melalui mekanisme bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD turut membahas rancangan PPAS dan memberikan sejumlah rekomendasi sebelum dokumen tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
Fredy mengatakan, kesepakatan DPRD dan pemerintah daerah selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani kepala daerah bersama DPRD.
Dokumen PPAS tersebut menjadi landasan untuk melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2027.












