Parlemen

Deprov Gorontalo Setujui APBD 2027, Gusnar Minta Program Mulai Januari

×

Deprov Gorontalo Setujui APBD 2027, Gusnar Minta Program Mulai Januari

Sebarkan artikel ini
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail/Hibata.id
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Persetujuan ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah mempersiapkan pelaksanaan program pembangunan tahun depan.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-115 di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (17/11/2026).

Seluruh delapan fraksi menerima hasil pembahasan dan menyetujui Ranperda APBD 2027.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa sejak dini.

Ia berharap program pemerintah sudah dapat berjalan pada awal Januari 2027.

Menurut Gusnar, persiapan lebih awal penting agar pelaksanaan anggaran tidak terlambat dan program pembangunan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga:  DPRD Bone Bolango Percepat Bahas LKPJ 2025, Target Selesai Lebih Cepat

Selain kesiapan belanja, Gubernur juga menyoroti upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui sektor pertambangan rakyat.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah izin pertambangan rakyat telah diterbitkan, sedangkan beberapa lainnya masih dalam proses finalisasi.

Gusnar juga menyoroti potensi penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan produksi PT Pani Gold.

Ia meminta agar hasil produksi dan stok emas yang masih tersimpan ditelusuri untuk memastikan potensi penerimaan daerah melalui mekanisme DBH dapat dioptimalkan sesuai ketentuan.

Gubernur berharap DPRD terus memberikan dukungan serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2027.

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Gorontalo Desak Kemenpan-RB Akui Guru Non ASN di Luar Database

Dengan demikian, penggunaan anggaran tetap sesuai perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, laporan Badan Anggaran memuat pembahasan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan mencakup PAD, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembahasan juga mencakup penerimaan serta pengeluaran pembiayaan daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T. Mopili dan dihadiri Gubernur Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah provinsi.

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran dan pendapat akhir Gubernur, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan.

Baca Juga:  HUT TNI AU ke-80, Deprov Gorontalo Dukung Aksi Sosial untuk Masyarakat

Delapan fraksi menyatakan setuju, yang kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan rapat.

Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo H. Rifli M. Katili selanjutnya membacakan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama.

Gubernur dan pimpinan DPRD kemudian menandatangani kedua dokumen tersebut.

Prosesi dipimpin sementara oleh Wakil Ketua DPRD La Ode Haimuddin sebelum pimpinan rapat kembali kepada Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili.

Dengan persetujuan bersama tersebut, pembahasan Ranperda APBD 2027 di tingkat DPRD telah selesai.

Dokumen selanjutnya akan menjalani evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mengoptimalkan APBD 2027 untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.