Hibata.id, Jember – Peningkatan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat kualitas tenaga pendidik.
Melalui bimbingan teknis (bimtek), ribuan guru PPPK didorong meningkatkan kompetensi, integritas, dan kedisiplinan sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN).
Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menggelar Bimtek Pengembangan Kompetensi dan Disiplin ASN PPPK selama dua hari, 18–19 November 2026, di Hotel FortunaGrande Jember.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Jember H. Ahmad Halim, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Jember Nurul Hafid Yasin, serta narasumber Tulus Wijayanto.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jember Nurul Hafid Yasin mengatakan, peningkatan kapasitas dan kedisiplinan guru PPPK menjadi kebutuhan penting, terutama menghadapi rencana perubahan status kepegawaian yang akan diterapkan pemerintah pusat mulai 2027.
Menurut dia, peningkatan status harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan tanggung jawab tenaga pendidik.
“Penguatan kapasitas dan kedisiplinan guru PPPK sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan status kepegawaiannya,” kata Nurul.
Dalam rencana kebijakan tersebut, guru PPPK penuh waktu diarahkan mengalami peningkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Nurul menegaskan, perubahan status kepegawaian tidak boleh hanya dipandang sebagai peningkatan kesejahteraan. Guru juga harus menunjukkan profesionalisme, menjaga kedisiplinan, serta menjadi teladan bagi peserta didik di lingkungan sekolah.
Sementara itu, narasumber Tulus Wijayanto memaparkan, jumlah guru PPPK penuh waktu di Kabupaten Jember mencapai 4.519 orang. Adapun guru PPPK paruh waktu tercatat sebanyak 4.169 orang.
Dengan demikian, jumlah guru PPPK di Kabupaten Jember mencapai 8.688 orang.
Tulus menjelaskan, ketentuan teknis mengenai masa pengabdian dan mekanisme peningkatan status kepegawaian masih menunggu petunjuk resmi pemerintah pusat.
Sosialisasi lanjutan untuk wilayah regional Jawa dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Senin mendatang guna memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.
Ia mengingatkan, peningkatan status dan kesejahteraan ASN PPPK harus diikuti tanggung jawab yang lebih besar. Para guru dituntut terus mengembangkan kompetensi, menjaga integritas, serta menerapkan disiplin dalam menjalankan tugas.
Menurut Tulus, guru memiliki tanggung jawab ganda sebagai aparatur negara sekaligus tenaga pendidik. Karena itu, setiap guru harus menjaga nama baik profesi dan menghindari perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Melalui kegiatan bimtek tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berharap ribuan guru PPPK semakin siap menghadapi perubahan kebijakan kepegawaian pada 2027.
Penguatan kompetensi, integritas, dan disiplin diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kinerja guru, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Jember.












