Hibata.id – Dalam Dialog Publik yang digelar untuk memperingati Hari Pers Nasional dan Milad ke-8 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tahun 2025, aktivis senior Pohuwato, Soni Samoe , menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait investasi tambang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Soni, kerusakan lingkungan yang semakin parah di Pohuwato berawal sejak masuknya perusahaan tambang pada tahun 2009, yang diberikan izin oleh pemerintah. Pada 2022, masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola tambang, namun ia mempertanyakan,
“Investasi sumber daya alam di Pohuwato ini untuk siapa? Untuk investor atau untuk rakyat?” kata Soni Samoe dalam acara tersebut.
Soni menilai kebijakan pemerintah seharusnya lebih produktif dalam mengelola investasi serta memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. “Jika investor bisa masuk, kenapa rakyat tidak boleh?” tegasnya.
Lebih lanjut, Soni menyoroti dampak buruk kebijakan yang tidak terintegrasi dengan baik, yang memaksa masyarakat untuk mencari solusi sendiri menghadapi kerusakan lingkungan. Soni juga mengkritik keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas ilegal yang justru memperburuk kondisi.
“Akibatnya, masyarakat mencari jalan sendiri tanpa memperhitungkan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap para penambang. Semua ini terjadi karena pemerintah tidak memberikan solusi yang jelas,” tambahnya.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Menanggapi pernyataan tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah Pohuwato Arman Mohammad menyatakan bahwa masukan dari Soni Sampe akan dipertimbangkan untuk dibahas lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia juga menegaskan adanya perubahan dalam kedisiplinan pegawai sejak kepemimpinan Wakil Bupati Iwan Adam dan Saipul Mbuinga.
“Dulu, apel pagi dan sore tidak menjadi kebiasaan di kantor-kantor, namun kini sudah diterapkan. Jumlah pegawai yang hadir di apel pagi dan sore harus seimbang, sehingga tidak ada lagi keluhan mengenai kantor yang kosong,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Wakil Bupati Iwan Adam juga menerapkan pendekatan baru dalam menangani aspirasi masyarakat, khususnya para demonstran. Ia bilang, Iwan Adam menginstruksikan agar pendemo dilayani dengan cara yang lebih manusiawi dan familiar.
“Salah satu caranya adalah dengan menyuguhkan kopi terlebih dahulu, menanyakan perasaan mereka, dan mendengarkan apa yang mereka inginkan,” tambahnya.
Dialog ini mengangkat isu terkait kerusakan lingkungan dan kebijakan investasi tambang yang terus menjadi polemik di Pohuwato. Di satu sisi, masyarakat mempertanyakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam,
Di sisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan kedisiplinan aparatur dan menerapkan pendekatan humanis dalam menerima aspirasi rakyat. Namun, hingga saat ini, solusi konkret terkait pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan besar yang belum terjawab.
