Hibata.id – Sebanyak delapan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Gorontalo dipastikan tidak menerima bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi Tahun 2026. Penyaluran bantuan senilai Rp5 juta per keluarga itu dibatalkan karena adanya indikasi aktivitas perjudian daring dan perubahan domisili penerima.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026 di Banthayo Lo Yiladia (BLY), Rabu, 11 November 2026.
Indra menjelaskan, dari 171 KPM yang diusulkan, hanya 163 keluarga yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan. Sementara delapan lainnya dinyatakan tidak dapat disalurkan.
“Dari 171 Keluarga Penerima Manfaat, yang memenuhi persyaratan penyaluran itu sebanyak 163 KPM,” ujar Indra.
“Sementara 8 KPM lainnya tidak dapat disalurkan karena adanya indikasi keterlibatan aktivitas perjudian daring dan ada pula yang pindah alamat atau domisili,” tambahnya.
Menurut Indra, keberhasilan program pemberdayaan tidak semata-mata diukur dari besarnya bantuan yang diberikan. Ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tanggung jawab penerima dalam memanfaatkan bantuan juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
“Dukungan pemerintah seharusnya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru untuk aktivitas ilegal, apalagi buat judi,” tegasnya.
Program pemberdayaan sosial ekonomi tersebut merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar.
Dari 163 KPM yang memenuhi persyaratan, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp815 juta. Masing-masing keluarga memperoleh Rp5 juta sebagai modal usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
“Program ini bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki,” kata Indra.
Karena itu, ia menilai pelatihan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Para penerima manfaat dibekali kemampuan merencanakan usaha, mengelola modal, mencatat pemasukan dan pengeluaran, hingga mengidentifikasi peluang pasar.
Indra menegaskan, pemberian modal saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah usaha. KPM juga harus memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha agar bantuan yang diterima memberikan manfaat jangka panjang.
“Ada masyarakat yang memiliki keterampilan tetapi belum memahami cara mengelola keuangan, ada yang sudah menjalankan usaha kecil namun masih mengalami kesulitan dalam pemasaran,” pungkasnya.
