Kota Gorontalo

Pemkot Gorontalo Ubah Ukuran Keberhasilan OPD, Tak Lagi Sekadar Serapan Anggaran

×

Pemkot Gorontalo Ubah Ukuran Keberhasilan OPD, Tak Lagi Sekadar Serapan Anggaran

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel saat membuka in-depth interview Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Gorontalo bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara daring dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Gorontalo, Kamis, 17 September 2026. (Foto: Humas)
Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel saat membuka in-depth interview Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Gorontalo bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara daring dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Gorontalo, Kamis, 17 September 2026. (Foto: Humas)

Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo mulai mengubah cara mengukur keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Serapan anggaran dan banyaknya program yang terlaksana tidak lagi dianggap cukup untuk menunjukkan keberhasilan sebuah program pemerintah.

Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel meminta seluruh OPD membuktikan bahwa setiap program yang dibiayai uang publik benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Indra saat membuka in-depth interview Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Gorontalo bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara daring dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Gorontalo, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Indra, evaluasi kinerja pemerintah harus bergeser dari sekadar mengukur apa yang telah dikerjakan menjadi melihat perubahan yang terjadi setelah sebuah program dijalankan.

Baca Juga:  Marten Taha: Gebyar Ketupat adalah Simbol Kebersamaan dan Kasih Sayang

Terutama pada program penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi, OPD diminta tidak berhenti pada laporan kegiatan. Pemerintah harus mampu menyajikan data yang menunjukkan perubahan kondisi masyarakat sebagai dampak dari program tersebut.

“Tidak boleh lagi ada laporan yang berhenti pada output atau ketersediaan program saja, melainkan juga pada outcome,” kata Indra.

Ia mendorong seluruh OPD menerapkan sistem pelaporan berbasis hasil (result-based) dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Menurut Indra, laporan OPD tidak cukup hanya berisi realisasi anggaran, jumlah kegiatan, dan dokumen administratif. Setiap program harus memiliki hubungan yang jelas antara anggaran yang digunakan, target yang hendak dicapai, hingga perubahan yang dihasilkan.

Baca Juga:  Sekda Kota Gorontalo Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Tomulabutao Selatan

“Artinya, laporan OPD tidak cukup berisi realisasi anggaran, jumlah kegiatan, maupun dokumen administratif. Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara anggaran yang digunakan, target yang dicapai, dan perubahan yang dihasilkan,” ujarnya.

Target Predikat SAKIP Naik Menjadi BB

Perubahan pola pelaporan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Gorontalo meningkatkan nilai SAKIP. Pada penilaian sebelumnya, Kota Gorontalo memperoleh predikat B.

Untuk evaluasi SAKIP 2026, Pemkot Gorontalo menargetkan peningkatan predikat menjadi BB.

Indra mengatakan target tersebut membutuhkan kinerja OPD yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta setiap klaim keberhasilan program didukung data yang objektif.

“Sejak awal tahun saya tekankan agar jajaran fokus pada program yang berorientasi outcome. Insyaallah tahun ini kita bisa naik predikat menjadi BB, asalkan seluruh klaim keberhasilan ditopang oleh bukti data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Baca Juga:  Adhan Dambea Sebut Gubernur Gusnar Dungu, Tak Bisa Perjuangkan Gorontalo di RUPS BSG

Indra juga mengingatkan agar evaluasi SAKIP tidak berubah menjadi sekadar ajang menyajikan paparan yang menarik di hadapan evaluator.

Menurut dia, peningkatan nilai administrasi tidak akan berarti jika program pemerintah belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, setiap OPD dituntut menunjukkan hubungan yang jelas antara kebijakan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga dampaknya terhadap warga.

“Karena itu, OPD dituntut mampu menunjukkan hubungan antara kebijakan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga dampaknya terhadap warga,” pungkasnya.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel