Hibata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, menggelar sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buteng Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang DPRD Lakudo, Senin (21/4/2025).
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Buteng, Saal Musrimin Haadi, didampingi Wakil Ketua I Mazaluddin dan Wakil Ketua II Rusli. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Wakil Bupati Adam Basan bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
LKPJ Dinilai Belum Maksimal Capai Target Pembangunan
Dalam pandangan umum yang disampaikan, sejumlah fraksi menilai LKPJ Bupati merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dinilai belum sepenuhnya mencapai target.
Fraksi Kebangkitan Berkarya melalui juru bicaranya, Hasim Paulus, menyebut perencanaan dan pelaksanaan APBD masih belum maksimal, termasuk dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang belum terealisasi secara optimal.
“Perencanaannya belum terpenuhi, termasuk realisasi pelaksanaan Perda yang masih minim,” ujar Hasim.
Stunting, Pariwisata, dan Perlindungan Anak Jadi Catatan Penting
Hasim juga menyoroti sejumlah sektor pembangunan yang dinilai kurang mendapat perhatian, seperti penanganan stunting, pengembangan kebudayaan, serta pencegahan kekerasan terhadap anak.
Ia menyebutkan, meski prevalensi stunting di Buteng mengalami penurunan dari 15,7 persen pada 2023 menjadi 14,4 persen pada 2024, angka tersebut belum sesuai target nasional.
Pada sektor pariwisata, fraksinya mengapresiasi langkah pemerintah daerah, namun menilai pengembangan kebudayaan, khususnya pemberdayaan kelompok seni lokal, belum menjadi prioritas.
Terkait perlindungan anak, Fraksi Kebangkitan Berkarya menyoroti masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan data Polres Buteng hingga Agustus 2024, tercatat 14 kasus pelecehan seksual terhadap anak.
“Dimana peran tim terpadu di desa dan kelurahan? Ini masih menjadi permasalahan serius,” tegas Hasim.
Fraksi PDIP Kritik Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengkritik lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Juru bicaranya, Sarina Afa, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Buteng menurun 0,21 persen, dari 3,53 persen pada 2023 menjadi 3,32 persen di tahun 2024.
“Angka ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja pemerintah daerah belum mampu mendorong akselerasi ekonomi,” ujarnya.
Meski begitu, fraksinya memberikan apresiasi atas penurunan angka kemiskinan dari 15,43 persen pada 2023 menjadi 14,4 persen di 2024, meskipun belum mencapai target nasional.