Hibata.id – Polemik seputar kepemilikan saham Pemerintah Daerah Gorontalo di Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) kembali mencuat pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak melibatkan keterwakilan direksi dan komisaris dari Gorontalo.
Diskusi ini menjadi perbincangan hangat di media sosial selama beberapa hari terakhir ini. Sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo, menyatakan niatnya untuk menarik penyertaan modal dari bank yang telah berdiri selama lebih dari dua dekade ini.
Ekonom muda Gorontalo, Inkrianto Mahmud, SE., MM., memaparkan data kepemilikan saham BSG yang menunjukkan dominasi Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp452,47 miliar atau 35,88 persen.
Sementara kontribusi total saham dari seluruh Pemda di Provinsi Gorontalo mencapai Rp235,17 miliar atau hanya sekitar 17,62 persen dari total modal BSG sebesar Rp1,216 triliun.
“Secara matematis, porsi saham Gorontalo memang relatif kecil. Namun secara strategis dan politis, BSG punya peran vital dalam menggerakkan roda ekonomi daerah,” ujar Inkrianto.
BSG bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan institusi lokal yang selama ini menopang pendanaan berbagai program strategis daerah, termasuk pembiayaan UMKM, pendidikan, serta penyimpanan kas daerah.
Dividen yang dihasilkan dari saham BSG telah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Jika saham ditarik tanpa kajian komprehensif, potensi kehilangan pendapatan ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
Dirinya mengacu pada prinsip dasar ekonomi yang dijelaskan dalam literatur oleh Mankiw maupun Samuelson, keputusan fiskal pemerintah harus mempertimbangkan efek jangka panjang dan opportunity cost. Penarikan saham bisa mengurangi kapasitas fiskal dan kontrol terhadap sektor ekonomi lokal.
Lebih jauh, literatur Economic Development karya Todaro dan Smith menekankan pentingnya lembaga keuangan lokal dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dampak terhadap UMKM dan Stabilitas Sosial
Penarikan saham juga bisa berdampak terhadap ketersediaan kredit bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Gorontalo. Perubahan struktur modal dapat menurunkan kemampuan bank dalam menciptakan likuiditas dan meningkatkan risiko kredit macet.
“BSG adalah bank yang memiliki sensitivitas sosial tinggi. Ia menjangkau kelompok yang kerap tidak terlayani bank nasional,” jelas Inkrianto.
Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyertaan modal pada BUMD seperti BSG adalah bentuk investasi jangka panjang yang harus dijaga.
Pelepasan saham tanpa perencanaan matang dapat menghilangkan kursi Gorontalo dalam RUPS, menurunkan pengaruh kebijakan, dan melemahkan posisi fiskal daerah.
Studi kasus seperti temuan BPK di Maluku dan NTB menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan investasi daerah.
Rekomendasi Kebijakan: Perkuat, Bukan Lepaskan
Langkah menarik saham dari BSG harus dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh, dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
“Kedaulatan fiskal bukan dibangun dengan pelepasan aset strategis, tapi melalui kemitraan yang kuat dan terukur,” tegas Inkrianto.
Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah kebijakan publik Gorontalo ke depan. Di tengah transisi pemerintahan, diperlukan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan sesaat.
