Kabar

BI Gorontalo Bidik Potensi Kelapa Jadi Mesin Ekonomi Baru

×

BI Gorontalo Bidik Potensi Kelapa Jadi Mesin Ekonomi Baru

Sebarkan artikel ini
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Ciptoning Suryo Condro/Hibata.id
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Ciptoning Suryo Condro/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Kekayaan kelapa yang tumbuh di berbagai wilayah Gorontalo menyimpan peluang ekonomi besar jika tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah.

Potensi tersebut menjadi salah satu perhatian Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo. Mereka mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan hilirisasi kelapa.

Sekaligus mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berbasis potensi lokal.

Dorongan itu mengemuka dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Kamis (12/11/2026)

Baca Juga:  Bendera Merah Putih Terbalik, Panitia Upacara HUT ke-80 RI Minta Maaf

Dalam forum tersebut, BI memaparkan hasil kajian ekonomi yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Ciptoning Suryo Condro menjelaskan, terdapat dua kajian yang disusun melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta lembaga riset di tingkat Provinsi Gorontalo yang melibatkan akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Baca Juga:  Diduga Ada Penyalahgunaan BBM Subsidi, Soni Samoe Ngamuk di SPBU Paguat: Minta Polres Turun Tangan

Kajian pertama menyoroti pentingnya strategi hilirisasi komoditas unggulan agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Menurut Ciptoning, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung proses tersebut.

Regulasi dan kebijakan yang disusun harus membuka ruang bagi tumbuhnya industri pengolahan, bukan justru menjadi penghambat bagi pelaku usaha.

Baca Juga:  Posko Karhutla Pertama di Pohuwato Berdiri di Taluditi

“Peran pemerintah sangat besar, khususnya dalam memastikan kebijakan yang disusun dapat mendukung terciptanya hilirisasi, bukan justru menghambat hilirisasi di daerah,” ujarnya.

Kajian kedua membahas model pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dapat disesuaikan dengan karakteristik serta potensi ekonomi masing-masing desa.

BI menilai, koperasi tersebut memiliki peluang lebih besar daripada sekadar menjalankan aktivitas perdagangan atau mengelola toko kelontong. KDKMP dapat menjadi pengg