Hibata.id – Di ruang besar United Nations Conference Centre (UNCC) Bangkok, sorot lampu putih menyinari meja-meja panjang yang dipenuhi para diplomat, menteri, peneliti, hingga aktivis dari berbagai negara Asia dan Pasifik. Di layar besar, tema forum terpampang jelas: “Anchoring Progress and Strengthening Regional Leadership on Human Rights through Crisis.” Kegiatan ini berlangsung pada , 16–19 September 2025.
Forum ini merupakan inisiatif tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor—pemerintah, korporasi, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk mendorong praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Tahun ini, pembahasan semakin relevan di tengah gejolak krisis global: konflik agraria, transisi energi, rantai pasok mineral kritis, hingga perang tarif.
Di tengah para peserta dengan setelan resmi dan pakaian diplomatik, hadir seorang perempuan muda dari Sulawesi Tengah: Fatrisia Ain. Dengan selendang haruas khas Buol tersampir di bahu, ia membawa suara yang jarang sekali mendapat tempat dalam forum megah seperti ini—suara petani Sulawesi, perempuan dan pemuda desa, buruh perkebunan, serta komunitas yang hidupnya kian terdesak oleh praktik bisnis yang timpang.
Fatrisia adalah Ketua Jaringan JAGA DECA dan juru bicara Forum Petani Plasma Buol (FPPB), organisasi akar rumput yang telah lebih dari satu dekade mengadvokasi hak-hak petani di lingkar perkebunan sawit Sulawesi Tengah. Kehadirannya di Forum Regional Bisnis dan HAM PBB 2025 bukan sekadar simbol partisipasi—melainkan bentuk perlawanan: bahwa masyarakat desa tidak hanya berhak, tetapi harus diberi ruang bicara di panggung global.
Suara dari Akar Rumput
Pada hari pembukaan, Fatrisia tampil sebagai pembicara dalam sesi bertajuk: “Regional Leadership in Action: National Action Plans as Pathways to Stronger Standards.” Ia duduk berdampingan dengan para menteri dan peneliti dari empat negara, dalam sesi yang dipandu langsung oleh UNDP.
Saat mikrofon dinyalakan, ia menatap sejenak ke seluruh penjuru ruangan, lalu berbicara dengan suara tegas: “Masyarakat adat, perempuan, pekerja migran, dan penduduk desa adalah pihak yang paling merasakan dampak pelanggaran HAM. Tapi ironisnya, mereka justru jarang diajak bicara sejak awal. Bahkan ketika ada konsultasi, itu sering kali hanya formalitas—singkat, teknis, top-down—dan jauh dari realitas hidup mereka.”
Fatrisia menyinggung pengalaman konkret dari kampung halamannya: konflik agraria di sekitar perkebunan sawit skala besar, dampak eksploitasi mineral kritis seperti nikel, hingga kerusakan lingkungan yang mempersempit ruang hidup masyarakat desa.
Padahal, Indonesia telah memiliki Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, serta MoU antara Pemprov Sulawesi Tengah dan KemenkumHAM RI (April 2025) terkait penyelesaian konflik agraria berbasis HAM. Namun, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.
“Kerangka kebijakan hanya akan efektif jika disusun bersama pihak yang paling terdampak: masyarakat. Tanpa itu, mandatory Human Rights Due Diligence yang digaungkan oleh PBB dan para pemimpin dunia hanya akan menjadi latihan administratif—sekadar centang kotak—bukan instrumen perlindungan yang nyata bagi komunitas.”
Ruangan hening. Banyak peserta tampak mencatat serius. Seorang diplomat asal Jepang terlihat mengangguk pelan.
Belajar dari Gerakan Akar Rumput India
Beberapa hari kemudian, Fatrisia kembali ke podium dalam sesi: “A Rights-Holder Led Approach to Corporate Accountability: Lessons from grassroots movements in India and Indonesia.” Ia tampil berdampingan dengan juru bicara Gerakan Anti Posco-Jindal dari India dan perwakilan CHRD.
Sesi ini mempertemukan dua kisah perjuangan: perlawanan warga desa India terhadap perampasan lahan oleh industri baja transnasional, serta perjuangan petani Indonesia melawan ekspansi korporasi sawit. Dengan suara bergetar, Fatrisia membagikan realitas pedesaan yang ia dampingi selama empat tahun terakhir:
“Kami di desa menyaksikan hutan hilang, tanah dirampas, sumber air bersih tercemar, dan kehidupan berubah drastis. Banyak perempuan, pemuda, petani, dan buruh menjadi korban, bahkan terpaksa bermigrasi. Tapi kami belajar: jika hanya menunggu langkah pemerintah, penyelesaian jarang tuntas,” ucapnya.
“Maka kami memilih perjuangan kolektif secara mandiri. Meski kecil dan sering diserang, gerakan masyarakat terbukti memiliki ketahanan luar biasa. Kami menggunakan dan menguji berbagai kerangka hukum nasional dan mekanisme non-yudisial internasional,” sambungnya.
Ia menambahkan: “Namun perlu dicatat, masih banyak keterbatasan inheren dalam framework yang berlaku—mulai dari ketidakseimbangan kekuasaan, hingga lemahnya partisipasi komunitas. Kami butuh respons kelembagaan yang benar-benar berakar pada kesetaraan, partisipasi, dan keadilan.”
Kata-katanya menggema. Beberapa perwakilan lembaga internasional tampak terharu. Bagi banyak orang di ruangan itu, ini adalah pengingat bahwa angka dan regulasi hanyalah simbol—jika tak didasarkan pada kisah nyata dari para pemegang hak.
Risiko Menjadi Pembela HAM
Namun, berdiri di panggung dunia tidak membuat jalan Fatrisia mudah. Ia sendiri menghadapi risiko besar sebagai pembela HAM dari desa. Ancaman SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), pengawasan, intimidasi fisik dan digital, hingga kriminalisasi adalah bagian dari kesehariannya.
“Menjadi pembela HAM dari desa berarti siap dilabeli, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi,” ujarnya lugas. “Tapi kalau pemuda dan masyarakat diam, penderitaan akan semakin panjang. Maka kami memilih untuk bersuara dan beraksi.”
Tak hanya tampil di panggung utama, Fatrisia juga aktif dalam diplomasi senyap. Ia menggelar pertemuan bilateral dengan pejabat OHCHR, UN Working Group on BHR, dan para Pelapor Khusus PBB. Dalam pertemuan-pertemuan ini, ia menyampaikan kritik tajam yang jarang terdengar:
“Mekanisme HAM internasional belum community-based dan sulit diakses masyarakat akar rumput. Sertifikasi ‘sustainability’ korporasi terlalu teknis dan tidak mencerminkan realitas lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aparat bersenjata kerap digunakan untuk menghadapi warga, dengan dalih proyek strategis nasional. Juga soal sanksi terhadap korporasi dan investor asing masih lemah, sehingga rantai pasok global tetap tidak akuntabel.
Kehadiran Fatrisia di Forum PBB 2025 adalah bukti bahwa suara dari desa bisa menembus dinding forum internasional. Ia duduk sejajar dengan para pejabat tinggi dunia, namun yang ia bawa bukan kepentingan elite—melainkan suara petani, buruh kebun, perempuan dan pemuda desa, serta masyarakat adat.
Pesannya sederhana namun kuat: “Pembangunan tanpa keadilan sosial hanya akan memperdalam pelanggaran hak bagi rakyat yang sudah serba kesulitan.”
Dari Bangkok, suara pemuda Buol menggema. Suara yang lahir dari tanah yang terancam, namun juga dari perjuangan yang tak pernah padam. Dan di forum dunia yang megah itu, Fatrisia Ain mengingatkan kita semua: “Keadilan sejati selalu lahir dari bawah,” pungkasnya.
