Hibata.id – Kota Gorontalo menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo mencatat produksi sampah di wilayah tersebut kini mencapai 140 hingga 143 ton setiap hari.
Lonjakan volume sampah itu menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat. Sebab, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini digunakan diprediksi tidak mampu menampung sampah dalam waktu panjang jika tidak segera dibarengi perubahan pola pengelolaan, terutama dari tingkat rumah tangga.
“Produksi sampah yang ada di Kota Gorontalo tahun ini per harinya mencapai 140 sampai 143 ton. TPA itu tidak akan lama lagi pasti penuh,” kata Kepala DLH Kota Gorontalo, Lukman Kasim, saat kegiatan silaturahmi pemerintah daerah dan sosialisasi urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Timur, Senin (20/7/2026).
Menurut Lukman, persoalan sampah tidak lagi bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Besarnya volume sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi semakin penting setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup melarang praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di TPA. Termasuk di dalamnya larangan pembakaran sampah di lokasi pembuangan akhir.
“Aturan terbaru dari kementerian sudah melarang open dumping. Membakar sampah di TPA juga tidak diperbolehkan lagi. Karena itu, pemilahan sampah dari sumbernya menjadi sangat penting,” ujarnya.
Lukman mengakui, tantangan terbesar bukan hanya terkait ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Kebiasaan memilah sampah masih belum menjadi budaya di sebagian warga Kota Gorontalo.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Gorontalo terus memperkuat layanan persampahan. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 54 unit getor, sembilan armada pengangkut yang melayani sembilan kecamatan, serta sekitar 340 tenaga kebersihan.
Namun, kebutuhan operasional pengelolaan sampah masih jauh lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari sektor retribusi. DLH mencatat kebutuhan anggaran pengelolaan sampah mencapai sekitar Rp9 miliar per tahun, sementara realisasi retribusi sampah pada 2025 baru mencapai Rp3,2 miliar.
“Tentu ini menjadi tantangan bersama. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Gorontalo, tetapi partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, baik dalam membayar retribusi maupun menjaga lingkungan,” kata Lukman.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan pembayaran retribusi sampah secara non-tunai melalui rekening resmi DLH, sekaligus membangun kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah dari rumah.
Jika tidak segera diantisipasi, peningkatan volume sampah yang terus terjadi berpotensi menjadi persoalan besar bagi Kota Gorontalo dalam beberapa tahun mendatang.
