Hibata.id – Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menggelar muktamar tandingan meski hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus memanas. Pernyataan ini disampaikan menjelang Muktamar ke-VI PKB yang akan berlangsung di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Gus Yahya menjelaskan, sebagai organisasi yang resmi, PBNU hanya akan mengambil langkah-langkah yang bersifat formal dan sesuai aturan.
Baca Juga: PWNU Gorontalo Wacanakan Energi Terbarukan Ketimbang Izin Tambang
“NU adalah organisasi resmi, tidak mungkin kami membuat muktamar tandingan. Ini bukan organisasi yang tidak terstruktur seperti yang kumpul di Bangkalan. Semua langkah yang diambil adalah resmi dan terstruktur,” tegas Gus Yahya setelah pertemuan PBNU dengan Rais Aam dan kiai-kiai NU di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga memastikan bahwa PBNU tidak berencana mendirikan partai baru, meskipun tensi dengan PKB semakin meningkat. Ia menekankan bahwa fokus PBNU adalah melakukan perbaikan di dalam tubuh PKB, bukan membentuk entitas politik baru.
“Membentuk partai baru bukanlah pilihan kami. Aspirasi NU sudah jelas disalurkan melalui PKB, dan kami lebih memilih untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik di PKB,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi: Pembunuhan Pimpinan Hamas Haniyeh Tidak Bisa Ditoleransi
Gus Yahya juga menepis spekulasi bahwa PBNU ingin mengambil alih kepemimpinan di PKB. Menurutnya, urusan kepemimpinan adalah masalah internal partai yang tidak menjadi fokus PBNU.
“Urusan kepemimpinan di PKB adalah urusan internal mereka, bukan urusan kami,” tambahnya.
Hubungan Historis NU dan PKB
Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar, turut menambahkan bahwa hubungan antara Nahdlatul Ulama dan PKB memiliki akar historis dan ideologis yang mendalam. Menurutnya, klaim yang menyatakan tidak adanya hubungan antara NU dan PKB adalah pandangan ahistoris yang tidak dapat diterima.
Namun, Anwar juga mengakui bahwa dalam perjalanan waktu, PKB telah melakukan beberapa penyimpangan dari cita-cita awal pembentukannya, termasuk mengabaikan amanat untuk mempertahankan kepemimpinan ulama dalam struktur partai.
“PKB telah melakukan beberapa penyimpangan, termasuk yang paling prinsip adalah menghilangkan peran kepemimpinan ulama yang diamanatkan oleh para pendiri partai. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dipegang teguh,” ungkapnya.
Pernyataan-pernyataan ini menegaskan posisi PBNU dalam menjaga integritas dan tradisi organisasi, di tengah dinamika politik yang terus berkembang, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.
Gus Yahya dan jajaran PBNU tampak tegas dalam mempertahankan posisi organisasi sebagai entitas keagamaan yang netral dan terstruktur, meski dihadapkan pada tekanan-tekanan politik yang tidak jarang muncul.
