Oleh Bambang Soesatyo
Pada awal tahun 2025, Indonesia kembali dihantui oleh beragam tindak pidana yang semakin meresahkan. Pembunuhan, perampokan, dan pemerasan semakin sering terjadi di ruang publik, menandakan turunnya kualitas ketertiban umum. Ketertiban yang buruk mencerminkan kelemahan negara dalam melindungi warganya. Oleh karena itu, langkah pertama menuju ketertiban yang kondusif adalah revitalisasi kekuatan negara dan pemulihan wibawa institusi penegak hukum.
Penyebab Maraknya Kejahatan dan Penurunan Ketertiban Umum
Tidak bisa dipungkiri, sepanjang Januari 2025, berbagai kasus kriminal mencuat ke permukaan, memperburuk gambaran ketertiban umum di Indonesia. Dua kasus pembunuhan terjadi di Tangerang dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menelan korban jiwa—seorang pengacara dan seorang pengusaha rental mobil. Selain itu, polisi berhasil mengungkap sindikat perdagangan bayi di Batu dan mencengangkan publik dengan kasus pencetakan uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar. Perampokan juga semakin merajalela, seperti yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana pelaku merampas dompet dan melukai warga dalam kemacetan.
Keluhan masyarakat semakin terdengar di lokasi wisata, di mana wisatawan sering menjadi korban pemerasan. Wisatawan di Bali dan Bandung bahkan harus menghadapi pelecehan dan kekerasan. Kasus pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Jakarta juga mengungkapkan bahwa oknum penegak hukum terlibat dalam praktik ilegal ini.
Kondisi Ketertiban Umum yang Memprihatinkan
Masyarakat Indonesia, termasuk wisatawan asing, kini merasa semakin tidak aman. Kasus-kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing seperti dari China, Singapura, dan Malaysia turut menarik perhatian dunia internasional. Hal ini mencerminkan betapa buruknya ketertiban umum di dalam negeri.
Lantas, apakah negara sudah kehilangan kemampuannya untuk menegakkan hukum? Negara memiliki sejumlah institusi penegak hukum yang tugas utamanya adalah menjaga ketertiban umum, namun institusi-institusi ini perlu kembali menunjukkan kekuatannya untuk memastikan hukum ditegakkan dengan adil.
Peran Penegak Hukum dalam Menjaga Ketertiban Umum
Menghadapi maraknya kejahatan, penegakan hukum tetap menjadi salah satu solusi utama. Namun, penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus dilihat sebagai upaya jangka panjang, bukan sekadar pendekatan instan. Penindakan hukum yang tegas saja tidak akan cukup jika ketertiban umum tidak diiringi dengan pencegahan yang maksimal.
Pencegahan ini harus dimulai dengan memperbaiki wibawa institusi penegak hukum. Masyarakat harus merasa percaya bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu. Ketika penegak hukum kehilangan wibawa dan integritas, masyarakat cenderung merasa bahwa mereka bisa melanggar hukum tanpa konsekuensi serius. Ini adalah masalah serius yang harus segera diperbaiki.
Revitalisasi Wibawa Institusi Penegak Hukum
Untuk mengembalikan ketertiban yang kondusif, negara harus memperkuat institusi penegak hukum dengan menjamin mereka dapat bekerja secara independen dan profesional. Integritas dan etika kerja harus menjadi prioritas utama. Penegak hukum yang berwibawa akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan melalui upaya preventif, potensi tindak pidana dapat diminimalkan.
Kesimpulan
Peningkatan ketertiban umum bukan hanya tanggung jawab institusi penegak hukum, tetapi juga kewajiban seluruh elemen masyarakat. Negara dan institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Revitalisasi wibawa penegak hukum adalah langkah awal yang penting dalam mencegah meningkatnya tindak pidana dan memulihkan ketertiban umum di Indonesia.
