Scroll untuk baca berita
Nasional

Profil Muzakir Manaf, dari Panglima GAM ke Pemimpin Daerah

×

Profil Muzakir Manaf, dari Panglima GAM ke Pemimpin Daerah

Sebarkan artikel ini
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, saat memimpin Apel Gabungan dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1446 H, yang diikuti, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA/Biro beserta seluruh jajaran ASN pada lingkungan Setda Aceh dan BPKA, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (8/4/2025).
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, saat memimpin Apel Gabungan dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1446 H, yang diikuti, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA/Biro beserta seluruh jajaran ASN pada lingkungan Setda Aceh dan BPKA, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (8/4/2025) Dok: acehnews.id

Hibata.id – Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030 dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (12/2/2025) di Banda Aceh.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Utama DPRA dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Scroll untuk baca berita

Muzakir dilantik bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa pelantikan gubernur dilakukan secara khusus melalui sidang paripurna istimewa DPRA, terpisah dari pelantikan serentak di provinsi lain.

Mualem dikenal sebagai sosok sentral dalam dinamika politik dan sejarah perjuangan Aceh. Ia pernah memegang posisi Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menjadi tokoh transisi penting pasca-konflik menuju perdamaian.

Baca Juga:  Gambaran Soal Ujian CAT PPS di Pilkada 2024

“Kami akan terus bekerja demi Aceh yang adil, makmur, dan bermartabat. Ini amanah yang besar,” ujar Muzakir Manaf usai pelantikan.

Dari Medan Perang ke Meja Pemerintahan

Muzakir Manaf lahir dan besar di Aceh. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 1984 dan sempat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebelum memilih jalur perlawanan bersama GAM.

Tahun 1986, Mualem berangkat ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer bersama kader GAM lainnya. Kariernya dalam struktur militer GAM semakin menonjol hingga akhirnya ditunjuk sebagai Panglima Perang menggantikan Abdullah Syafi’i yang gugur dalam kontak senjata dengan TNI pada 22 Februari 2002.

Baca Juga:  Polri Periksa Intensif Pengancam Capres, Pelaku Akui Tidak Terafiliasi dengan Paslon Lain

Selama masa konflik bersenjata, Muzakir menjadi simbol perlawanan bersenjata rakyat Aceh. Namun usai penandatanganan Perjanjian Helsinki tahun 2005, ia turut membubarkan Tentara Negara Aceh (TNA) — sayap militer GAM — pada 27 Desember 2005.

Aktor Kunci Pasca-Damai

Setelah damai tercapai, Muzakir memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA) sejak 28 Desember 2005. KPA menjadi wadah reintegrasi mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat sipil.

Ia juga menjadi salah satu pendiri Partai Aceh — yang semula bernama Partai Gerakan Aceh Mandiri — dan menjabat sebagai ketua umum pertama. Di bawah kepemimpinannya, Partai Aceh menjadi kekuatan politik lokal dominan dan berperan aktif dalam pemerintahan daerah.

Baca Juga:  Dorong Pemanfaatan Energi Nuklir, Bamsoet Ajak Universitas Udayana Kaji Thorium

Kini, melalui jalur konstitusional, Mualem kembali dipercaya rakyat Aceh untuk memimpin provinsi ini selama lima tahun ke depan.

Menuju Aceh yang Lebih Baik

Sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030, Muzakir Manaf menghadapi tantangan besar mulai dari pemerataan pembangunan, pemulihan ekonomi pascapandemi, hingga penguatan otonomi daerah sesuai semangat MoU Helsinki.

Dengan latar belakang kepemimpinan di masa konflik dan pascakonflik, masyarakat berharap Mualem mampu membawa Aceh menuju era baru yang stabil, demokratis, dan berkeadilan

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel
Example 120x600