Hibata.id – Media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo berinisial ZN.
Legislator tersebut disebut-sebut menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan berinisial KAS.
Informasi ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan pribadi yang diduga memperlihatkan interaksi mesra antara keduanya.
Dalam pesan yang tersebar luas di platform media sosial, ZN dan KAS tampak saling menyapa dengan sebutan penuh keakraban.
Selain percakapan tersebut, publik juga dihebohkan dengan beredarnya foto tiket kereta api rute Jakarta–Bandung. Dalam tiket itu, dua kursi yang tertera — yakni 5A dan 5B — menimbulkan dugaan bahwa keduanya melakukan perjalanan bersama.
Komentar Publik Membludak
Respons masyarakat terhadap isu ini cukup tinggi. Sejumlah komentar dari warganet ramai menghiasi lini masa media sosial, mengungkapkan kekecewaan dan kritik terhadap perilaku yang dinilai tidak mencerminkan etika sebagai wakil rakyat.
“Kerja dong kerja… jangan ganggu suami orang,” tulis salah satu akun pengguna media sosial.
Komentar lainnya menyentil dugaan motif ekonomi dalam hubungan tersebut.
“Ya Allah… sudah nggak ada uang ya sampai begitu caranya?” tulis warganet lain.
Meski komentar tersebut belum tentu mencerminkan kebenaran fakta, dinamika opini publik menjadi sorotan yang tak terelakkan.
Menanggapi kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gorontalo menyatakan akan memanggil ZN untuk memberikan klarifikasi secara internal.
Ketua BK DPRD Gorontalo, Sarifa Pangalima, menegaskan bahwa pemanggilan dijadwalkan pada pekan depan setelah libur Idulfitri.
“Saat ini masih libur lebaran. Kami akan mengundang ZN pada hari Selasa, 8 April 2025, untuk melakukan klarifikasi awal terhadap informasi yang beredar,” kata Sarifa, Jumat (4/4/2025).
Sarifa menambahkan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah dan citra lembaga legislatif di mata publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota DPRD menjunjung tinggi etika dan moralitas publik. Klarifikasi ini akan menjadi dasar kami untuk mengambil langkah selanjutnya,” pungkasnya.
