Kotamobagu

Wawali Kotamobagu Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor pada HLM Sulut

×

Wawali Kotamobagu Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor pada HLM Sulut

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri High Level Meeting (HLM) se-Sulawesi Utara yang digelar Bank Indonesia. (Foto: Humas Pemkot Kotamobagu)
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri High Level Meeting (HLM) se-Sulawesi Utara yang digelar Bank Indonesia. (Foto: Humas Pemkot Kotamobagu)

Hibata.id – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri High Level Meeting (HLM) se-Sulawesi Utara yang digelar Bank Indonesia pada Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan ini membahas koordinasi pengendalian inflasi, digitalisasi, elektronifikasi, akses keuangan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

HLM yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, selaku Koordinator TPID, TP2DD, dan TPAKD di daerah. Kegiatan ini dihadiri pula oleh para bupati/wali kota se-Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan BI Sulut, Kepala OJK Sulut–Gorontalo, serta Wakil Direktur KDEKS Sulut.

Scroll untuk baca berita

Dalam kesempatan tersebut, Wawali Rendy Virgiawan Mangkat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mendukung kebijakan strategis yang berorientasi pada stabilitas harga sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:  Wali Kota Weny Gaib Hadiri Penetapan Propemperda Tahun 2026

“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah daerah dituntut adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Rendy.

Baca Juga:  Pemkot Kotamobagu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Camat hingga Sangadi Diminta Kawal Program Prioritas

Rangkaian kegiatan HLM juga mencakup penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi PAD antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. MoU ini diharapkan memperkuat kerja sama fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga:  Wali Kota Weny Gaib Koordinasi dengan BPKP Sulut Terkait Program PHTC di Daerah

Menurut Wawali Rendy, melalui MoU tersebut akan terbangun sistem koordinasi yang lebih solid antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mendukung percepatan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.